BPKAD Maluku Utara Pastikan Pengajuan DAK Selesai Sebelum Deadline
TERNATE – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024. Sekretaris BPKAD Maluku Utara Sulik Yaya Budi Santoso menyebutkan, rakor ini bertujuan mendorong percepatan pengajuan dokumen syarat salur sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Batas waktu kita 22 Juli 2024. Karena itu, sebelum deadline semua (pengjuan) syarat salur sudah harus selesai,” katanya saat ditemui usai rakor di Royal Resto, Jumat 5/7.
Sulik menambahkan, rakor yang dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara, Asrul Gailea ini menjadi agenda penting BPKAD, terutama OPD-OPD penerima DAK Fisik 2024.
“Kepada OPD penerima yang mengikuti rakor diharapkan secepatnya melengkapi syarat salur yang sudah ditentukan. Jika tidak, bisa berdampak fatal di kemudian hari,” ujarnya.
Baca Juga:
Pria yang akrab disapa Yayat ini menyebutkan, besaran DAK yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 315,71 miliar. Total ini terbagi ke Sembilan OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PUPR, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Kesehatan, RSUD Chasan Boisoerie, RSU Sofifi, dan Rumah Sakit Jiwa Sofifi.
“Kita upayakan supaya tidak melewati batas waktu. Kalaupun terlewatkan, kita berkoordinasi dengan TAPD Malut untuk membahas masalah DAK agar meminta kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk langkah-langkah selanjutnya. Namun kita berharap ini tidak terjadi, sebelum deadline semua syarat salur sudah harus selesai,” sambungnya.
Penyebab keterlambatan pengajuan DAK Fisik dari BPKAD ke KPPN Ternate, lanjut Yayay, karena syarat belum terpenuhi. “Kendalanya kebanyakan di perencanaan sehingga belum bisa dilelang. Kendalanya hanya itu saja,” terangnya. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
