Sentral Koalisi Anti Korupsi Desak KPK Periksa Wali Kota Tauhid
TERNATE – Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 17/7.
Mereka mendesak lembaga anti rasuah itu menelusuri dugaan keterlibatan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam kasus penyertaan modal ke PT. Ternate Bahari Berkesan (TBB) periode 2015-2019 senilai Rp25 miliar. Mereka juga meminta KPK mengambil alih dan membuka penyelidikan baru guna mengungkap fakta baru.
Reza, Koordinator aksi Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara menyebutkan, kasus yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ini harus dijadikan atensi KPK. Pangkalnya karena kejaksaan tinggi terkesan pilih kasih dan tebang pilih dalam penetapan tersangka.
“KPK harus segera menyelidiki kasus ini untuk mengungkap peran Tauhid Soleman yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) dan Komisaris Utama PT Bahari Berkesan,” kata Reza dalam orasinya.
Baca Juga:
Dugaan keteribatan maupun peran M. Tauhid Suleman sangat penting diungkap dan buka seterang-terangnya. Ini karena sang mantan sekretaris daerah itu beberapa menyetujui penyertaan modal ke TBB.
KPK, dapat berangkat dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara sebagai jalan masuk terhadap sangkaan kepada Tauhid. Menurut Reza, audit diterbitkan 7 Juli 2022 itu memuat dugaan penyimpangan, termasuk adanya indikasi penyertaan modal dasar fiktif dari pemerintah kota ke TBB.
Dalam hasil audit BPKP, sambung Reza, disebutkan bahwa penyetoran modal dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Pendirian Holding Company PT Ternate Bahari Berkesan dari Pemkot Ternate sebesar Rp. 25 miliar, dan dari Muhammad Hasan Bay senilai Rp. 10 juta adalah tidak benar.
“Kasus ini harus diambil alih. Sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi, terutama untuk memperjelas keterlibatan Wali Kota Tauhid Soleman, KPK perlu turun tangan. Saudara Wali Kota Tauhid harus dipanggil dan periksa Tauhid,” terangnya.
Baca Juga:
Reza mengatakan, selain menyuarukan kasus penyertaan modal, kasus Haornas 2018 juga menjadi poin pernyataan sikap aksi Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara. “Di kasus ini, Tauhid ketua panitianya, tapi yang menjadi korban justru ketua panitia. Belum lagi soal pembelian eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara yang kabarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh salah satu ASN di lingkup Pemkot Ternate,” tandasnya. **
Artikel Terkait
