Perkindo, Pertahkindo dan Gabpeknas Gelar Musda Bersama
Tiga asosiasi profesi dan sertifikasi di Maluku Utara melaksanakan musyawarah daerah.
Tiga asosiasi tersebut diantaranya Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo), Persatuan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) dan Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas).
Musyawarah daerah atau musda ini mengangkat tema ‘Optimalisasi Peran Badan Usaha dan Tenaga Konstruksi Lokal dalam Pembangunan Maluku Utara’.
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Provinsi Maluku Utara, Hairia, itu merupakan Musda ke-IV bagi Perkindo Maluku Utara, Musda ke-II bagi Pertahkindo Maluku Utara, dan Musda ke-I bagi Gabpeknas Maluku Utara.
Baca Juga:
Hairia berharap, kegiatan ini menjadi katalisator untuk dapat bergerak secara konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif dan ramah lingkungan.
“Terima kasih serta apresiasi kepada seluruh peserta kegiatan yang telah bersinergi dalam mewujudkan sinergitad visi kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan Maluku Utara,” ujar Hairia saat membacakan sambutan Penjabat Gubernur Maluku Utara, Rabu 13/11.
Hairia menjelaskan, pemerintah sudah memetakan visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional.
Yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, sektor unggulan serta pemerataan dan kewilayahan yang didukung oleh kondisi aspek politk, hukum, pertahanan dan keamanan.
Baca Juga:
Pembangunan daerah, menurut Hairia, harus selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan generasi masa depan dengan mempertimbangkan arah pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana.
Dalam implementasinya, lanjut Hairia, diperlukan tiga pilar. Terdiri dari sosial, ekonomi dan lingkungan yang diperkuat dengan dimensi kelembagaan.
Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan beberpa indikator. Antara lain, ekonomi makro, tingkat partisipasi masyarakat sebagai objek pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat dan ekosistem lingkungan.
Selain itu, terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan green economy atau ekonomi hijau di Maluku Utara. Yakni transisi aktivitas existing economy melalui penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT), memunculkan pusat pertumbuhan ekomoni baru melalui pengembangan sektor dan aktivitas yang inovatif termasuk industri berbasis SDA hayati berkelanjutan. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
