LPI Kantongi Data DD Gane Timur yang Biayai Pilkada Halsel
Pemilahan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2024 meninggal kesan buruk. Ini karena politisasi kepala desa dan penggunaan dana desa (DD) untuk kepentingan calon tertentu.
Penjelasan ini disampaikan Koordinator Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara Rajak Idrus. Ia mengatakan, kepala desa menjadi sasaran utama karena dianggap bisa membantu pemenangan pilkada.
“Penelusuran LPI di lapangan ditenemukan banyak kejanggalan, misalnya kepala-kepala desa di Kecamatan Gane Timur. Mereka berperan aktif menggunakan kewenangan sebagai pemangku desa untuk membeli suara rakyat di Pilkada Halmahera Selatan pada 27 November 2024 kemarin,” ujar Rajak dalam keterangan tertulis yang diterima voicemu pada Sabtu, 7/12.
Pemilik sapaan akrab Jack ini menambahkan, dana desa yang tadinya untuk kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai investasi politik. Ini terindetifikasi dari tunggakan gaji staf desa yang belum dibayarkan.
Baca Juga:
Mereka mengaku tidak menerima gaji terhitung tiga bulan, bahkan ada juga empat bulan. Dari penuturan para staf desa, uang yang seharusnya membayar gaji mereka justru dialihkan untuk membeli suara salah satu colon tertentu waktu pencoblosan.
“Ini bukan dalam bentuk informasi, namun ini pengakuan dari aparat desa kepada Tim LPI di lapangan. Pihak kepala desa terlalu nekat dan berani gunakan dana desa untuk membayar suara rakyat. Uang negara yang diperuntukan untuk masyarakat malah disalah gunakan, ini adalah bentuk kejahatan korupsi secara struktur. Saya salut dengan pihak kepala-kepala desa di Gane Timur, mereka tidak takut masuk penjara,” terangnya.
Menurut Jack, LPI sudah mendapat data perihal dugaan dana desa yang dipakai untuk kepentingan Pilkada Halmahera Selatan. Dalam waktu dekat, kata Jack, akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
“LPI sangat berharap tim khusus bentukan Presiden Prabowo bisa melirik ini. Kami minta tim khusus segera masuk dan sisir di desa-desa Kecamatan Gane Timur, paling tidak Halmahera Selatan jadi pintu masuk dalam rangka membongkar dugaan korupsi dana desa di Maluku Utara,” harapnya. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
