Lembaga Adat Empat Suku di Halmahera Utara Dukung NHM
Lembaga adat empat suku di Kabupaten Halmahera Utara menolak demonstrasi yang dilakukan Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara atau APDMU.
Empat suku ini diantaranya Suku Pagu, Towiliko, Boeng, dan Modole. Empat suku ini masuk dalam wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).
Penolakan secara tegas itu dilihat mereka menghadang masa APDMU berjalan menuju lokasi front gate NHM. Penghadangan tepat di Jembatan Kali Jodoh, Desa Gayok, Kecamatan Malifut, Halmahera Utara.
Selain penolakan oleh lembaga adat empat suku, juga diwarnai aksi bantahan atau tandingan dari Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB) NHM.
Baca Juga:
Aksi tandingan yang berlokasi di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, ini sebagai bentuk dukungan penuh kepada perusahaan supaya segera beroperasi dengan lancar dan layak.
Perwakilan lembaga adat empat suku, Junus Ngefje menyampaikan, sebagai pemilik hak ulayat di wilayah lingkar tambang NHM, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif.
Lembaga adat empat suku, kata Junus, mendukung penuh kebijakan pemulihan operasional NHM agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
Fanyira Pagu ini mengemukakan, aksi APDMU dianggap disusupi kepentingan oknum yang mengatasnamakan sebagai wakil karyawan dan masyarakat lingkar tambang.
Ia menilai, aksi tersebut tidak memahami kondisi NHM yang mengalami penurunan produksi, sehingga apa yang menjadi hak karyawan dan masyarakat belum dapat terealisasi.
“Kami, lembaga adat empat suku mendukung penuh program efisiensi NHM. Bukan hanya kami, tetapi seluruh stakeholder di lima kecamatan yang berada di lingkar tambang juga mendukung langkah efisiensi tersebut. Produksi memang mengalami penurunan,” ujarnya.
“Makanya, untuk menstabilkan produksi, salah satu langkah yang harus diambil adalah efisiensi jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” sambung Junus.
Mahdi Abd l. Rachman, salah satu mantan karyawan NHM mengatakan, jangan hanya karena kepentingan satu orang, lalu mengaitkan dan membawa kepentingan karyawan dan masyarakat.
“Anda (masa aksi) datang membawa 1 kepentingan namun tidak pernah bertanya kalau torang (kami) punya kepentingan yang sebenarnya. Karena, kepentingan terbesar karyawan dan masyarakat di sini adalah perusahaan NHM bisa normal dan inshaallah berefek ekonomi untuk masyarakat setempat,” tandas Mahdi yang sampai saat ini belum menerima pesangon karenakondisi perusahaan. **
Selanjutnya
Agenda Perdana Sherly Tjoanda Usai Dilantik
Artikel Terkait
