OPD Pemprov Maluku Utara Diminta Secepatnya Masukkan RUP
Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengajukan Rencana Umum Pengadaan atau RUP.
Menurut Farid, permintaan ini mengingat batas waktu pengajuan berakhir 31 Maret 2025. “Seluruh pengadaan harus diumumkan paling lambat 31 Maret. Saat ini, baru Biro BPBJ yang telah mengumumkan pengadaan secara penuh,” ujar Farid, Kamis, 27 Februari 2025.
Menurutnya, dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara, baru BPBJ Maluku Utara yang telah mengajukan rencana pengadaan karena telah ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Kami mendorong agar RUP segera ditayangkan. Semua dinas harus mengumumkan rencana pengadaannya, kecuali gaji, karena itu menjadi salah satu indikator dalam MCP KPK ,” katanya.
Baca Juga:
Ia mengingatkan, jika hingga batas waktu yang ditetapkan masih ada OPD yang belum mengajukan RUP, maka inspektorat diharapkan memberikan sanksi kepada OPD yang bersangkutan.
“BPBJ hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi kami juga tetap melakukan pengawasan. Kami ingin RUP ini lebih transparan agar masyarakat dapat mengetahui berapa banyak anggaran yang dikelola oleh Pemda. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses informasi ini secara terbuka,” tandasnya. **
Artikel Terkait
