voicemu.com
Beranda Voice Gosale LPI Sarankan Gubernur Sherly Terbitkan Edaran Standarisasi Mesin Speedboat Ternate-Sofifi

LPI Sarankan Gubernur Sherly Terbitkan Edaran Standarisasi Mesin Speedboat Ternate-Sofifi

Jejeran speedboat rute Ternate-Sofifi di Pelabuhan penyebrangan Sofifi.

Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Provinsi Maluku Utara menyarankan Guberbur Sherly Tjoanda Laos agar menerbitkan surat edaran perihal standar mesin tempel 100pk pada speedboat rute Ternate-Sofifi.

Menurut LPI, saran dikeluarkannya edaran ini penting dalam rangka memastikan dan menjamin kenyamanan penumpang saat berlayar. Termasuk memanimalisir potensi kecelakan laut.

“Rata-rata masih 40pk, dan tidak semua mesinnya baru. Kebanyakan mesin, bahkan sering macet. Secara kasat mata, yang digantung tiga sampai empat mesin, tapi begitu berlayar, mesin yang hidup kadang dua. Bahkan macet di tengah perjalanan. Sudah tidak layak (dipakai) lagi,” ujar Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, Selasa 10 Juni 2025.

LPI Sarankan Gubernur Sherly Terbitkan Edaran Standarisasi Mesin Speedboat Ternate-Sofifi
Seorang ABK speedboat terlihat memperbaiki mesin yang macet saat berlayar menuju Ternate. Foto ini diambil pada Agustus 2021 lalu di salah satu speedboat rute Ternate-Sofifi.

Rajak mengatakan, peralihan dari mesin 40pk ke 100 paardenkracht (pk) harusnya perlu didorong supaya menjadi atensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Sebab mengacu dari data Koperasi Mutiara Mangga Dua, sebanyak 258 speedboat Ternate-Sofifi di Pelubahan Semut, semuanya masih menggunakan mesin berkapasitas 40pk.

“Pemprov Maluku Utara melalui dinas perhubungan sudah sepatut dan seharusnya sudaj kelurkan edaran khusus untuk standar mesin speedboat rute Ternate-Sofifi. Ini bukan soal mampu tidak mampu, atau tiba cepat atau lambat, tapi ini menyangkut kenyamanan penumpang selama penyebrangan,” sambungnya.

Pemilik panggilan akrab Jeck ini menambahkan, khusus di Maluku Utara, baru speedboat rute Bacan-Obi dan speedboat rute Tobelo-Morotai yang mesinnya 100 pk. Dua kabupaten ini menurut Jeck, bisa dibilang mulai sadar akan kenyamanan pelayaran.

“Ini bukan soal seberapa jarak pelabuhan tujuan, tapi lebih bagaimana memastikan kenyamanan penumpang. Olehnya itu, LPI mendorong dan meminta pemerintah provinsi melalui dinas perhubungan memanggil pihak-pihak terkait, terutama Managemen Koperasi Mutiara dan bicarakan masalah ini. Dinas Perhubungan Maluku Utara harus punya formula dan menciptakan terobosan, Halmahera Selatan dan Morotai bisa kenapa kita tidak bisa,” jelasnya. **

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan