LPI Ingatkan Plt Kadikbud Malut soal DAK Swakelola
SOFIFI – Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara meminta pelaksana tugas (Plt) Kepala Dikbud Maluku Utara Damruddin, agar berhati-hati menindaklanjuti proyek swakelola senilai Rp. 179 miliar.
Menurut LPI, kehati-hatian Damruddin terhadap ratusan miliar DAK fisik yang membiayai proyek swakelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara itu sebelumnya menjadi polemik. Ini karena beda pendapat antara mantan Plt Kadikbud Salmin Djanidi dan Kepala Dikbud Imran Yakub.
“Ada informasi bahwa semasa Salmin Djanidi menjabat Plt Dikbud itu terdapat masalah soal DAK fisik ini. Informasinya sebagian anggaran DAK ini sudah dicairkan, karena Imran Yakub membatalkan seleruh progres MC-0 karena dianggap dianggap pencairan sebelumnya tidak sesuai mekanisme,” jelas Koordinator LPI Maluku Utara Rajak Idrus, Senin 15/7.
Rajak mengatakan, besaran DAK fisik 2024 yang dikelola Dikbud Maluku Utara sebesar Rp. 179,188 miliar dari total DAK yang dikucurkan pemerintah pusat Rp 315,71 miliar.
Baca Juga:
Dikbud merupakan pengelola DAK 2024 terbesar dibanding OPD-OPD pengelola lainnya. Seperti PUPR, Dinas Pertanian, DKP, Dinas Kesehatan, RSUD Chasan Boisoerie, RSU Sofifi, dan Rumah Sakit Jiwa Sofifi.
“Dikbud ini masih dalam pantuan KPK, karena Pak Damruddin sebagai pelaksana tugad harus hati-hati. Artinya, jika proyek swakelola ini terus diotak-atik bisa menjadi bencana ke dua di internal Dikbud Maluku Utara,” ujarnya.
Pria yang kesehariannya akrab dipanggil Jack ini menambahkan, dari Rp. 179 miliar tersebut, lokasi proyeknya tersebar di 272 titik di kabupaten kota Maluku Utara.
“Artinya ada kurang lebih 272 kontrak. Kami sarankan agar ikut aturan mainnya kalau tidak mau bermasalah. Pemerintah dalam hal ini Plt Kadikbud jangan coba-coba mendesain hal yang keluar jalur, jika demikian, sama halnya berakibat fatal,” katanya.
Baca Juga:
“Info yang LPI terima, ada pertemuan antara Plt Dikbud Damruddin dan PPK DAK Rahmat Muhammad di Sekretariat Inspektorat di Toboko Sabtu 13 Juli kemarin. Kepala Inspektorat Nirwan M.T. Ali, Plh Sekda dan Plt BPBJ Fasid Hasan ikut hadir di pertemuan itu. Kami sarankan jangan coba-coba bermain di belakang,” sambungnya. **
Artikel Terkait
