Direktur RSUD Ternate Diduga Ancam Tak Bayar TPP P3K jika Tak Coblos Tauhid-Nasri

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Ternate mulai keresahan. Tunjangan penambahan penghasilan atau TPP yang tak kunjung dibayar menjadi pangkal para pekerja kontrak itu resah.
Menurut informasi, tunggakan TPP ini terhitung enam bulan, April sampai September 2024.
Salah satu P3K RSUD Kota Ternate membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, tambahan penghasilan seharusnya diterima secara rutin setiap bulan berjalan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian hak tersebut kapan dibayarkan.
“So kurang lebih enam bulan ini bolom bayar. Kalau masuk full itu terima full, kalau ada alpa atau absen TPP dipotong,” jelas sumber yang meminta tidak disebutkan namanya itu.
Ia mengaku tak tahu pasti penyebab belum dibayarnya TPP tersebut. Namun, kata dia, Kepala BKPSDM Daerah Kota Ternate Samin Marsaoly sebelumnya berjanji mulai membayar TPP yang ditunggak.
“Pak Samin janji mulai April tu tong so mulai dapa, tapi sampe sekarang tara dapa-dapa. Kalau yang ASN dorang terima tiap bulan,” sambungnya.

Sumber ini mengatakan, Direktur RSUD Kota Ternate dr. Muhammad Assagaf pernah mengeluarkan statemen tidak membayar TPP jika tidak mencoblos Calon Wali Kota Ternate nomor urut 2 M. Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar pada Pilkada Serentak 2024.
Bahkan, dr. Muhammad Assagaf menyampaikan TPP akan dibayarkan Oktober 2024 saja dengan alasan tidak ada anggaran. Pernyataan ini, kata sumber, disampaikan saat kegiatan orientasi di Asrama Haji Transit Ternate belum lama ini.
“Pilih Pak Tauhid kalo mau dapa tukin (TPP). April-Sepetember 2024 itu hangus dan dibayarkan Oktober saja, katanya sih tidak ada anggaran,” ujarnya.
Direktur RSUD Kota Ternate dr. Muhammad Assagaf belum konfirmasi ihwal masalah ini. Redaksi voicemu.com dalam upaya mencari nomor telepon Muhammad Assagaf.
Kepala BKPSDM Daerah Kota Ternate Samin Marsaoly pun sama. Sampai berita ini dipublis, baik Muhammad Assagaf maupun Samin Marsaoly belum memberikan penjelasan soal TPP yang ditunggak. **