APH Diminta Periksa Kontraktor Proyek Gedung Kuliah Terpadu IAIN
Praktisi hukum Iskandar Joisangadji mengomentari proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate yang diduga dikerjakan tidak sesuai rencana anggaran biaya atau RAB.
Menurutnya, gedung yang dikerjakan pada 2022 dengan menguras APBN senilai Rp 19,797 miliar tersebut harusnya segera dilidik.
Proyek yang dikerjakan PT Al-Bakra ini mesti dibuat terang oleh Kejaksan Tinggi maupun Polda Maluku Utara. Penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya indikasi pekerjaan yang diduga tidak RAB.
“Apabila ada indikasi celah korupsi yang mengarah pada konstruksi bangunan tesebut rekanan harus dipanggil. APH harus melakukan pemeriksaan dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan ada pembangunan yang dinilai tidak sesuai RAB,” ujar Iskandar, Senin 19/8.
Baca Juga:
Iskandar mengatakan pemeriksaan dimaksudkan memanggil pihak-pihak yang dianggap terlibat untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan dimaksud. Pemeriksaan ditujukan untuk membuat terang proses pembangunan yang dipandang tidak sesuai ekspektasi.
“Jadi menurut saya, APH sudah seharusnya memanggil orang-orang yang terlibat yakni kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dimintai pertanggungjawaban jika hal ini mengarah pada tindak pidana korupsi,” sarannya.
Adapun persoalan proyek ini sebelumnya sudah disuarakan oleh Zulkifli, Sekertaris Forum Pemerhati Korupsi (FPK) Provinsi Maluku Utara.
Menurut Zulkifli, selain tidak sesuai RAB, juga ditemukan dugaan pengaturan pemenang tender dan sejumlah kejanggalan lainnya.
Baca Juga:
Dugaan pengaturan tender tersebut diketahui setelah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan konsultan proyek bertemu Direktur PT Al-Bakra, Abdi Abdul Aziz.
“Pertemuan berlangsung dalam proses paket masih dalam tahap tender di LPSE Kementerian Agama. PT Al-Bakra dinyatakan menang tender setelah ada pertemuan,” terangnya. **
Artikel Terkait
