DPRD Ternate Kuras Rp12,675 M ‘baronda’ Jakarta-Manado
Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate kembali disorot. Doi “baronda” para wakil rakyat yang berkantor di Kalumata Puncak itu sebesar Rp12,675 miliar.
Angka itu hanya turun tipis Rp 564,411 juta dari biaya perjalanan dinas tahun 2025 senilai 13,240 miliar rupiah.
Pengadaan belanja lebih dari 40 item perjalanan dinas dalam dan luar daerah ini terbagi untuk unsur pimpinan, komisi-komisi, badan kehormatan, badan musyawarah, badang anggaran, bapemperda dan panitia khusus atau pansus.
Termasuk lima kali perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta Rp 96,640 juta dan perjalanan dinas dalam daerah (Halmahera Utara) Rp 39,344 juta. Jatah anggaran paling besar melekat di unsur pimpinan senilai Rp 2,307 miliar untuk 13 kali perjalanan.
Baca Juga:
Yaitu lima kali perjalanan dinas luar daerah (Manado-Jakarta) sejumlah Rp 1,833 miliar, dan delapan kali Halmahera Barat Rp 474,696 juta.
Sekretaris DPD GMNI Maluku Utara Iwan Marwan menilai besarnya perjadin DPRD kota Ternate tidak relevan dengan berbagai masalah yang tak kunjung tuntas di kota Ternate.
“Rapatnya sehari, jalan-jalan empat hari, tapi akomodasi dan konsumsi dibayar penuh. Nanti administratifnya di manipulatif hasilnya ibarat garam dikembalikan ke laut,” ujarnya ketika dimintai pendapat, Selasa, 10 Februari 2026.
“Rapat yang bisa dihadiri melalui daring malah menjadi ladang cuan yang legal bagi sejumlah anggota DPRD,” sambungnya.
Baca Juga:
Iwan mengatakan, pengadaan besar-besaran untuk perjalanan dinas tersebut sangat berpotensi pemborosan dan inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Artinya pengadaan atau belanja yang sifatnya serimoni itu diatur. Yang jadi pertanyaan, pentingnya apa sih anggaran perjalanan dinas yang begitu besar,” tanyanya.
Iwan meyakini fantastisnya nilai perjalanan dinas 30 anggota dewan ini tidak akan memberi efek terhadap pembangunan Kota Ternate, teruma soal pelayanan kebutuhan dasar seperti pemenuhunan infrastruktur dasar di tiga kecamatan terluar.
“Doi habis tapi tarada manfaat untuk masyarakat,” terangnya.
Baca Juga:
Sekretaris DPRD Kota Ternate Aldhy Ali saat dihubungi enggan merespon. Sampai berita dipublis, upaya konfirmasi belum bersambut. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
