Pemkab Halmahera Timur Raih WTP BPK 10 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Opini WTP diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di kantor BPK Maluku Utara, Kamis, 4 Juni 2026.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Halmahera Timur, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Timur.
Prestasi gemilang untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut ini berkat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga:
Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Halmahera Timur yang bekerja keras, dan berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, capaian opini WTP ini tak lepas dari hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ubaid menyebutkan terdapat beberapa catatan dan rekomendasi BPK yang harus menjadi perhatian serius semua organisasi perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan langkah perbaikan ke depan.
“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ubaid.
Baca Juga:
Ubaid berharap, diraihnya kembali opini WTP ke-10 atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berkomitmen meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
