DPRD Halmahera Timur Beri Nilai Merah Dinas Pendidikan
DPRD Kabuparen Halmahera Timur memberikan nilai merah atas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Dinas Pendidikan Halmahera Timur.
Nilai merah tersebut diberikan setelah Komisi I DPRD Halmahera Timur melakukan rapat evaluasi ihwal realisasi sejumlah paket pekerjaan di bawah kendali dinas pendidikan setempat.
Komisi yang membidangi pemerintahan itu mencatat sedikitnya enam paket pekerjaan fisik berjalan tidak maksimal. Proyek-proyek ini tersebar di empat kecamatan Halmahera Timur.
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Timur, Dirwan Din mengatakan progres pekerjaan dan realisasi serapan anggaran pada dinas pendidikan tidak sejalan. Menurutnya, terdapat ketimpangan yang lumayan mencolok.
Dari enam paket tersebut, sebanyak dua proyek fisik diketahui progresnya baru mencapai 70 persen, sementara pencairan keuangannya baru menyentuh angka 30 persen.
Empat proyek lainnya, sambung Dirwan, sebenarnya sudah selesai 100 persen. Namun, realisasi keuangannya belum tuntas sepenuhnya dengan sisa anggaran yang belum dicairkan kurang lebih Rp80 juta.
“Tadi kami sampaikan ke Dinas Pendidikan agar mendesak ke pihak pelaksana agar progres fisik bisa diselesaikan dengan sisa waktu yang ada. Keuangannya juga secepatnya diproses karena per tanggal 15 Desember itu sudah cut-off untuk pengurusan penganggaran,” kata Dirwan seusai rapat evaluasi anggaran bersama Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Selasa, 10 November 2026.
Dirwan meminta Dinas Pendidikan Halmahera Timur secepatnya mengeksekusi sisa anggaran paket yang sudah mencapai 100 persen. Termasuk pihak rekanan agar menyelesaikan sisa pekerjaan tanpa mengurangi kualitas konstruksi bangunan.
Temuan ini kata Dirwan, dipastikan tidak hanya berhenti pada rapat internal. Dia menegaskan, catatan DPRD perihal kinerja Pinas Pendidikan Halmahera Timur akan disampaikan secara resmi dalam Pandangan Umum pada Rapat Paripurna DPRD mendatang agar menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah Halmahera Timur.
“Insya allah di Paripurna pandangan umum kami akan sampaikan ke pemerintah daerah untuk secepatnya di selesaikan,” sebutnya. **







