Polda Diminta Serius Usut Dua Tambak Udang Vaname DKP Malut
Praktisi hukum Abdul Kadir Bubu meminta Polda Maluku Utada serius mengusut proyek pembangunan tambak budidaya udang vaname di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Barat.
Proyek ini milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara.
Tambak budidaya udang vaname di Desa Tuada, Halmahera Barat, DKP menghabiskan anggaran APBD 2022 sekitar Rp2,078 miliar.
Sedangkan di Halmahera Selatan, DKP Maluku Utara membuang cuma-cuma kurang lebuh Rp3,527 miliar. Proyek yabg menguras APBD 2022 ini diduga dikerjakan di atas lahan milik mantan Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba (MK).
Baca Juga:
Selain mubazir, dua tambak yang menelan hampir Rp6 miliar ini tak bisa difungsikan.
Abdul Kadir Bubu meminta penyidik kepolisian agar membuat terabg dan membuka ke publik jika penanganan kasus ini sudah dilakukan penyelidikan.
Menurut Dade, sapaan akrab Abdul Kadir Bubu, pekerjaan dua tambak ini sedari awal sudah bermasalah. Sentata polisi hanya bolak-balik melakukan penyelidikan atas kasus ini dan tidak pernah selesai.
“Dan kita semua tahu itu, banyak sekali permasalahan yang ada di DKP. Kalau misalnya saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan terhadap keadaan proyek itu, ya harus bersungguh-sungguh,” tandasnya, Jumat 16/8.
Baca Juga:
Dade menyayangkan proyek yang menguras anggaran miliaran namun tidak bermanfaat sama sekali.
“Sia-sia dan sama sekali tidak ada gunanya bagi warga masyarakat setempat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam hal penangan dugaan kasus korupsi, Polda Maluku Utara perlu mengevaluasi polres jajaran secara menyeluruh bila penyelidikan kasus tak kunjung tuntas.
Tidak sebatas itu kata Dade. Polda punya kewenangan mengambil alih penanganan kasus jika Polres Halmahera Barat tak mampu menangani laporan proyek tambak udang vaname di Desa Tuada milik DKP Maluku Utara.
Baca Juga:
“Mereka punya kewenangan itu, termasuk menyelediki tambak yang ada di Halmahera Selatan Yang kita,” katanya.
Polisi, sambung Dade, harusnya malu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi perihal penanganan kasus korupsi.
“Saat ini KPK lagi sedang gencar-gencarnya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Maluku Utara, polisi mana ada. Begitu banyak kasus korupsi yang menyeret pejabat tinggi Malut dalam hal ini kepala-kepala dinas, kemudian dilidik ternyata tidak selesai. Menguak kemana-mana dan tidak selesai dituntaskan. Itu yang kita lihat peran Polda saat ini,” tandasnya. **
Baca Juga:
Artikel Terkait
