voicemu.com
Beranda Voice Gosale Kejagung Didesak Telusuri Bisnis MK dalam Kasus Raja Nikel AK

Kejagung Didesak Telusuri Bisnis MK dalam Kasus Raja Nikel AK

Kantor Kejaksaan Agung RI.

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) merespos dugaan persinggungan antara kepentingan bisnis, jabatan pengawasan, dan pengaruh kekuasaan dalam industri pertambangan nikel di Maluku Utara.

Mereka mendesak agar Kejaksaan Agung mengusut menyeluruh sangkaan relasi pengusaha Arif Kurniawan alias AK dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Termasuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum konsultan dan kontraktor pertambangan di Maluku Utara.

Direktur Riset dan Opini API Safrudin Taher menilai, dugaan relasi bisnis dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dalam sektor pertambangan tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh mata rantai hubungan bisnis, pihak-pihak yang diduga menjadi penghubung, hingga kemungkinan adanya praktik perdagangan pengaruh.

API secara khusus, tertuju pada sesorang inisial MK yang disebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov Maluku Utara. MK juga tercatat pernah menjabat Inspektur Tambang pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). MK juga disebut menjabat sebagai Ketua salah satu organisasi tambang.

API meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM mendalami dugaan penggunaan jabatan dan kewenangan MK sebagai Inspektur Tambang untuk membangun pengaruh, memperoleh akses, serta mengamankan kepentingan pekerjaan pada sejumlah perusahaan pertambangan di Maluku Utara.

“Jabatan inspektur tambang merupakan instrumen negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jabatan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membangun pengaruh, membuka akses bisnis, apalagi memfasilitasi kepentingan kontraktor tertentu dalam industri pertambangan. Jika dugaan ini benar, maka harus diperiksa secara serius dan transparan,” terang Safrudin, Jumat, 18 November.

Selain MK, API juga mendesak aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan kontraktor lokal inisial AT. Pemeriksaan terhadap AT dinilai penting untuk mengungkap pola hubungan kerja, akses terhadap perusahaan tambang, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam aktivitas bisnis pertambangan.

Safrudin mengatakan, API secara kelembagaan mendorong penyidik mendalami apakah aktivitas AT memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis yang diduga berhubungan dengan Arif Kurniawan.

Menurut Safrudin, posisi sebagai pejabat pengawas pertambangan sekaligus pimpinan organisasi profesi harus dijalankan secara profesional, independen, dan bebas dari kepentingan ekonomi pribadi maupun kelompok usaha tertentu.

“Maluku Utara jangan dijadikan ruang transaksi kepentingan oleh jaringan bisnis yang memanfaatkan jabatan dan pengaruh. Kami meminta Kejagung menelusuri siapa aktor di balik hubungan bisnis tersebut, bagaimana pola kerja kontraktor lokal, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan. Semua pihak harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kedekatan ataupun jabatan,” ujarnya.

Kejaksaan Agung agar berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menelusuri rekam jejak perizinan pertambangan, hubungan kerja kontraktor, dokumen perusahaan, hingga kemungkinan adanya aliran keuntungan yang berkaitan dengan dugaan praktik perdagangan pengaruh.

Langkah ini, kata Safrudin, guna mengungkap keterlibatan peran masing-masing pihak. Pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan badan usaha semata, tetapi perlu menjangkau individu maupun pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam membangun hubungan bisnis dan akses terhadap aktivitas pertambangan.

“Desakan itu merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola pertambangan nasional. Setiap dugaan keterlibatan pejabat, pengusaha, maupun pihak lainnya harus diuji melalui proses hukum yang objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Kami ingatkan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam dugaan tersebut tetap harus dihormati hak-haknya serta dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian melalui proses hukum,” sambungnya. **

Komentar
Bagikan:

Iklan