Rekaman Bahas Naikkan Tunjangan dan Dana Pokir DPRD Ternate Beredar
Rekaman suara tentang perdebatan menaikkan gaji, tunjangan dan anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Ternate bocor ke publik.
Rekaman berdurasi lebih dari 10 menit 13 detik itu bahkan sudah disebar di media sosial.
Dalam rekaman, terdengar sejumlah anggota DPRD Kota Ternate saling adu mulut soal usulan kenaikan tunjangan dan anggaran pokir yang nantinya diusulkan di Pemerintah Kota Ternate.
Sejumlah anggota DPRD yang terlibat silang pendapat dalam rekaman itu diduga NS, FT, MG, dan ZA. Perdebatan diduga berlangsung saat rapat bersama pimpinan DPRD Kota Ternate.
“Kira-kira benar, bisa torang negosiasi dengan pemerintah?. Sebenarnya belum bersepakat untuk negosiasi, tapi torang sudah terjebak dengan kesimpulan sendiri-sendiri. (usulan) naik gaji sebetulnya sudah lama, tapi begini-begini terus tidak ada kepastian. Apa yang torang mau perjuangan kalua begini, foya samua. Jadi sekali lagi saya ingatkan seluruhnya berisiko,” celoteh salah satu anggota DPRD Kota Ternate yang diduga NS.
Dia mengatakan, ada risiko yang harus ditanggung apabila tetap ngotot meminta Pemerintah Kota Ternate mengakomodir usulan kenaikan gaji, tunjangan, maupun dana pokir.
Baca Juga:
Karena itu, ia menyebut, jika usulan kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pokir ini terealisasi, maka seluruh anggota DPRD Kota Ternate mestinya sepakat dan kompak mengawal bersama tanpa mementingkan kepentingan personal.
“Sekarang kalau sekwan pe alasan bilang belum tentu pak wali tetapkan dalam peraturan walikota, apa harus butuh peraturan bupati/walikota?. Tapi karena torang pe model ini, sehingga konga sana, kocak sana tidak ada kepastian. Akibatnya torang deng torang bakulai dengan kepentingan sendiri, padahal torang pe kepentingan samua. Daripada torang baku pukul di dalam, jadi harus putuskan risiko apa yang ditempuh, supaya jangankasana kamari,” bebernya.
Pernyataan NS kemudian dibantah anggota lainnya. Salah satu anggota itu menyebut, opsi usulan kenaikan gaji, tunjangan dan dana pokir sebenarnya tidak perlu diperdebatkan di internal.
Yang harus dilakukan, kata dia, usulan ini mestinya sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Ternate. “Artinya punya risiko, tapi usulan yang torang sampaikan tidak tabrak aturan kok. Torang harus siap, karena ketiganya punya risiko,” katanya.
Baca Juga:
Dia menilai, ketiga usulan tersebut memang penting. Hanya saja, usulan mana yang nantinya diakomodir itu haknya Wali Kota Ternate.
“Tiga usulan bawa kasana nanti persentasi ke wali kota,” ucapnya.
NS yang dikonfirmasi menolak diwawancarai. Sementara yang lainnya masih dalam upaya konfirmasi.
Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali dikonfirmasi ihwal rekaman tersebut menyebut belum mengetahui pasti apakah rekaman dimaksud valid atau tidak. Aldhy mengaku belum mendengar pembicaraan seperti apa yang termuat dalam rekaman.
Baca Juga:
“Tidak semua rapat saya hadir. Cuma kalo benar ada rekaman, baiknya dikonfirmasi dulu status rekaman dan lain-lain. Ana kura tahu karena remakannya musti validasi bae-bae,” sebutnya. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
