Kejari Halmahera Timur Tahan Tersangka Korupsi BOK Puskesmas Buli
Kejari Kabupaten Halmahera Timur menahan Nurrida Asmayati Kiye alias NAK dalam kasus korupsi dana BOK Tahun 2022. Nurrida tercatat sebagai tersangka tunggal pada kasus ini.
Nurrida ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate selama 20 hari ke depana, terhitung 12 November sampai 1 Desember 2026.
Nurrida sebelumnya ditetapkan tersangka pada Kamis, 29 Oktober 2026 oleh penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Halmahera Timur. Nurrida diduga melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK di Puskesmas Perawatan Buli Tahun Anggaran 2022.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur Firdaus Efendi mengatakan, tersangka ditahan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan.
Baca Juga:
Bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Penetapan tersangka termuat dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-199/Q.2.18/Fd.2/10/2026 tanggal 29 Oktober 2026.
“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka kepada NAK,” jelas Firdaus.
Firdaus menambahkan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran BOK pada Puskesmas Perawatan Buli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2022.
Nilai anggaran sebesar Rp1.660.060.000, dengan total realisasi anggaran sebesar Rp1.421.097.670. Hasil penyidikan dan perhitungan ahli Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 95/703/LHA-PKKN/IX/2026 tanggal 1 September 2026, ditemukan kerugian negara sebesar Rp524.562.000.
Baca Juga:
Tersangka NAK, lanjut Firdaus, disangkakan melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomlr 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Tersangka juga dikenakan Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang setelah berlakunya KUHP Nasional pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023.
“Secara objektif, tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” sambungnya. **
Baca Juga:
Sebelumnya
BPBJ Maluku Utara Target Predikat PKPBJ 2027
Selanjutnya
Artikel Terkait
