Kejati-Polda Didesak Usut Modus Proyek Asrama BPK Maluku Utara
Front Mahasiswa Anti Korupsi Provinsi Maluku Utara menggelar unjuk rasa, di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Malut, Kelurahan Stadion, Ternate Tengah, Senin 10 Maret 2025.
Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Polda Maluku Utara menelusuri modus di balik Pembangunan Gedung Asrama BPK Perwakilan Maluku Utara.
Masa aksi menilai, pekerjaan yang berlokasi di Jati-Perumnas dan memakan APBD Halmahera Timur tahun anggaran 2024 senilai Rp 854,566 juta tersebut sangat perlu ditelusuri motifnya.
“Poin orasi tadi kami mendesak Polda dan Kejati segera panggil Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara untuk dimintai keterangan. Ini harus,” kata koordinator Front Mahasiswa Anti Korupsi, Ajis Abubakar.
Baca Juga:
Ajis mengatakan, selaian Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, pihak lain yang patut diperiksa adalah Bupati dan Kadis Perkim Halmahera Timur.
Sebab, pekerjaan proyek yang dikerjakan CV Intima Nusa Graha itu diduga kaitannya dengan tukar guling opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih Pemkab Halmahera Timur.
Dalam LHP BPK 2024 atas Pemeriksaan LKPD Pemkab Halmahera Timur tahun anggaran 2023, sambung Ajis, terdapat banyak temuan. Mulai dari kekuarangan volume proyek sampai pada dugaan penyimpangan lainnya.
“Karena itu, opini WTP yang diraih Pemkab Halmahera Timur patut dipertanyakan. Kami menduga ada kaitannya,” ujarnya.
Baca Juga:
Realisasi keuangan Pemkab Halmahera Timur, terutama di di Dinas Perkim, sambung Ajis, terdapat sejumlah penyimpangan. Mulai dari kekuarangan volume proyek sampai pada dugaan penyimpangan lainnya.
“Banyak temuan, tapi dapat WTP. Aneh,” terang Ajis. **
Artikel Terkait
