Pemuda Fitu Dukung Nurjaya Laporkan Perjadin Fiktif ke BPK
Langkah Nurjaya Hi. Ibrahim melaporkan dugaan perjalanan dinas fiktif dan sejumlah indikasi korupsi ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara mendapat dukungan dari tokoh pemuda Kelurahan Fitu Risno Wahid.
Menurut Risno, dukungannya ke Nurjaya bukan tanpa alasan. Risno menyebut, sikap berani dan cerdas oleh anggota DPRD Kota Ternate tersebut bentuk ikhtiar seluruh masyakarat Kota Ternate yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Alumnus Fakultas Hukum Unkhair Ternate ini mengatakan, isu dugaan suap pembangunan Vila Lego Montana yang tak jauh dari Danau Laguna sebelumnya mencuat ke publik. Berkat keberanian Nurjaya dugaan ini kembali muncul setelah redup beberapa bulan terakhir.
Ia meminta Nurjaya supaya tidak segan-segan membongkar dugaan korupsi perajalan dinas fiktif dan dugaan suap pembangunan Vila Lego Montana.
Baca Juga:
“Kalau pun tuduhan ada kongkalikong antara pemilik Vila Lego Montana dengan pihak DRDD Kota terkait ijin yang dikeluarkan itu terkesan melindungi para cukong dan kapitalis, maka saya selaku anak muda Kelurahan Fitu sangat berharap BPK agar segara memeriksa oknum-oknum anggota DPRD yang diduga terlibat. Bila perlu melakukan audit investigasi atas keuangan DPRD Kota Ternate untuk mengungap indikasi korupsi yang selama ini disembunyikan,” ujar Risno, Rabu, 22 April 2026.
Apabila dalam perjalanannya ditemukan bukti dugaan, para anggota dewan, terutama oknum-oknum anggota DPRD di komisi III wajib dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kalau terbukti, tidak ada alasan lain kecuali pecat. Mereka hanya bermental penakut dan memanfaatkan demi kepentingan segelintir orang. Kami masyakarat Fitu juga sangat berharap proses ini harus lebih transparan, karena ini menyakut area kawasan yang kami huni,” katanya.
Anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kota Ternate pada 2026 keciprat Rp12,675 miliar untuk lebih dari 40 kali perjalanan dinas di dalam dan luar daerah.
Baca Juga:
Doi “baronda” para wakil rakyat yang doyan “hura-hura” itu hanya turun tipis Rp 564,411 juta dari biaya perjalanan dinas tahun 2025 senilai 13,240 miliar rupiah.
Pengadaan ini terbagi untuk unsur pimpinan, komisi-komisi, badan kehormatan, badan musyawarah, badang anggaran, bapemperda dan panitia khusus atau pansus. Termasuk lima kali perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta Rp 96,640 juta dan perjalanan dinas dalam daerah (Halmahera Utara) Rp 39,344 juta.
Jatah anggaran paling besar melekat di unsur pimpinan senilai Rp 2,307 miliar untuk 13 kali perjalanan. Yaitu lima kali perjalanan dinas luar daerah (Manado-Jakarta) sejumlah Rp 1,833 miliar, dan delapan kali Halmahera Barat Rp 474,696 juta.
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
