Kejati Maluku Utara Buka Peluang Seret Penerima Fee Hibah KONI

Kejati Maluku Utara membuka peluang menyeret para terduga penerima aliran dana hibah KONI Maluku Utara senilai Rp12 miliar. Kepala Kejati Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy menyebut, para terduga penerima memungkinan akan dijerat.

Robertus mengatakan, kasus hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara yang ditengah ditangani masih terus didalami, termasuk mencari otak dibalik pemberian uang komitmen maupun uang pengamanan ketok palu.

“Setiap informasi yang masuk harus dikembangkan untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya perintah atau keterlibatan atasan,” terangnya, Selasa kemarin, 10 November 2026.

“Ketika ada laporan mengenai satu titik, dia (tim penyidik) akan cari siapa saja. Apakah dia pelaku tunggal, apakah dia yang melakukan karena ada yang menyuruh, atau diperintah oleh atasan langsung,” sambungnya.

Baca Juga:

Praktisi Desak Kejati Malut Dalami Haryadi dan Ruslan

Kendati begitu, Roberthus menyebutkan jaksa tidak bisa terburu-buru karena penyidik harus menelusuri hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. “Kenapa harusnya si A jadi C, atas kehendak siapa. Jadi tidak mudah,” katanya.

Praktisi Hukum Agus Salim R. Tampilang mengatakan, para terduga penerima fee dalam kasus dugaan korupsi hibah KONI Maluku Utara sejatinya diperiksa sedari awal, termasuk Haryadi Ahmad selaku manta ketua komisi IV dan Ruslan Kubais sebagai eks anggota DPRD.

Menurutnya, setiap perkara korupsi tidak melulu tersangkanya tunggal. Agus mengemukakan, pentingnya kejaksaan tinggi menjerat pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana. Hal itu, kata dia, guna membongkar rantai aliran dana.

“Uang dikembalikan bukan berarti masalah selesai. Menerima fee yang kaitannya dengan dugaan korupsi itu tindakan pidana, kalau hanya dikembalikan tanpa proses hukum, itu sama saja melegalkan korupsi,” katanya.

Baca Juga:

Haryadi Ahmad dan Ruslan Kubais Harus Dijerat, Praktisi: Pengembalian Bukan Alasan

Agus menjelaskan, dalam sistem hukum pidana diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 4 UU Tipikor jelas menegaskan kalau pengembalian tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana korupsi. Pengembalian menjadi dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, bukan sebagai dasar menghapus pertanggungjawaban pidana. **