BPBJ Maluku Utara Target Predikat PKPBJ 2027
BPBJ Provinsi Maluku Utara menargetkan predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) atau Center Of Excellent pada 2027.
Target ini didukung capaian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Maluku Utara yang telah mencapai Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan kelembagaan.
Keseriusan mencapai target tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir bersama Kepala Biro PBJ Hairil Hi. Hukum pada Sarasehan Nasional UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini menjadi forum pendampingan bagi UKPBJ yang tengah mempersiapkan diri menuju predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Sekda Maluku Utara Samsuddin A. Kadir berkesempatan menyampaikan testimoni perihal pelaksanaan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Maluku Utara.
Menurut Samsuddin, capaian itu merupakan hasil kolaborasi Pemprov Maluku Utara melalui Dinas PUPR, BPBJ, dan LKPP yang berperan sebagai tim probity advice.
Samsuddin menyebut, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, melainkan menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.
Langkah ini, kata Samsuddin, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan belanja daerah berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hi. Hukum menambahkan, capaian Level Proaktif menjadi pijakan untuk memperkuat pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan.
Capaian Level Proaktif menjadi modal penting bagi Maluku Utara untuk melangkah ke tahap berikutnya. Biro PBJ, sambung Hairil, mulai menyiapkan dokumen dan berbagai syarat yang dibutuhkan untuk mengikuti proses penilaian PKP-BJ pada 2027.
Menurutnya, Biro PBJ akan menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan sebagai bagian dari tahapan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan mendukung percepatan pembangunan di Maluku Utara.
“Melalui target tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap UKPBJ tidak sekadar memenuhi standar kematangan kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” terangnya. **








