BPBJ Maluku Utara Dorong Pengadaan Tepat Mutu di 2027
BPBJ Maluku Utara menggelar kegiatan penguatan perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendorong komitmen pangadaan yang transparan di tahun anggaran 2027.
Acara dengan tajuk “Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Pengadaan yang Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, dan Tepat Sasaran” ini tujuannya mendorong seluruh OPD di lingkup Pemprov Maluku Utara mengidentifikasi kebutuhan serta mematangkan perencanaan pengadaan sejak dini.
Selain mengejar target penayangan RUP, tujuan lain dari kegiatan ini adalah menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam proses perencanaan pengadaan sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa BPBJ Maluku Utara Krisnawanto menjelaskan, penguatan perencanaan PBJ merupakan bentuk keseriusan BPBJ dalam memperbaiki kualitas perencanaan sekaligus mempertahankan capaian penayangan Rencana Umum Pengadaan atau RUP.
Menurutnya, capaian 100 persen penayangan RUP per 31 Maret 2026 menjadi tolok ukur sekaligus prestasi yang harus dipertahankan di tahun berikutnya.
“Sehingga Biro Pengadaan mengharapkan bahwa di tahun depan itu perencanaan yang saat ini di 2026 sudah dilaksanakan, itu menjadi lebih baik lagi meskipun di 2026 saat ini itu sudah cukup bagus, sudah bagus dengan hasil 31 Maret kemarin. RUP kami tayang 100 persen,” ujarnya.
Supaya capaian serapan SIRUP ini tetap dipertahankan, kata dia, BPBJ sudah menyiapkan mitigasi perencanaan dan menyampaikan informasi pengadaan lebih awal kepada seluruh OPD setelah APBD induk 2027 ditetapkan atau disahkan.
“Sehingga OPD-OPD dapat segera menginput rencana pengadaan lebih awal. Targetnya, seluruh RUP tahun 2027 sudah dapat ditayangkan pada Maret, sehingga tetap mempertahankan posisi 100 persen RUP tayang,” katanya.
Penguatan perencanaan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penayangan RUP, tetapi juga harus memastikan setiap kebutuhan pengadaan direncanakan secara matang dengan memerhatikan kualitas barang dan jasa. Terutama ketepatan jadwal pelaksanaan, efisiensi biaya, maupun sasaran yang ingin dicapai.
“Tujuannya memanimalisir potensi risiko kesalahan data dalam paket pengadaan yang sudah ditayangkan, tapi masih membutuhkan penyempurnaan atau revisi. Materi kegiatan tadi juga para peserta kita berikan pemahaman mengenai mekanisme perbaikan dan revisi paket dalam RUP,” sambungnya. **






