Biaya “service” 3 Pimpinan DPRD Haltim Capai Miliaran
Biaya rumah tangga tiga pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Timur telan APBD hingga miliar rupiah.
Anggaran maintenance atau service buat tiga orang pimpinan itu mencapai Rp1,3 miliar.
Ketiga pimpinan DPRD yang menikmati biaya service dari APBD Halmahera Timur 2026 itu masing-masing Idrus E. Maneke, Djon Ngoraitji, dan Abdul Latif Mole.
Jejak digital menyebutkan, paket yang membiayai unsur pimpinan di kabupaten penghasil tambang itu dipecah menjadi dua kegiatan dengan satuan biaya pelayanan rumah tangga yang berbeda.
Idrus mendapat jatah pelayanan rumah tanggan dalam setahun sebesar Rp480 juta, kemudian Djon Ngoraitji dan Abdul Latif masing menerima masing-masing sebesar Rp 420 juta. Jumlah yang diterima Djon dan Abdul hanya berbeda tipis Rp60 juta dari Idrus.
Selain persoalan fasilitas keluarga, ketiganya juga dimanjakan dengan biaya sewa kendaraan dinas bermotor perorangan. Para pimpinan wakil rakyat ini mendapat service pribadi sebesar Rp780 juta atas sewa kendaraan dinas.
Tanggungan lainnya yaitu pajak kendaraan dinas Rp30 juta, termasuk izin kendaraan dan operasional lapangan Rp45 juta.
Sekretaris DPRD Halmahera Timur Gamal Sararik dikonfirmasi tak mengelak. Gamal mengaku pos anggaran tersebut dicairkan tidak sekaligus, tapi bertahap.
“Pencairannya tidak sekaligus, tapi secara berkala (seperti per triwulan) yang diakumulasikan selama satu tahun anggaran,” jelas Gamal kepada voicemu, Selasa malam, 17 November 2026.
Gamal mengatakan, pos anggaran belanja operasi yang tercatat dalam sistem itu diinput gelondongan. Gelondongan dimaksud mencantumkan angka total, tidak menjabarkan detail apa saja itemnya, termasuk berapa harga satuan barang.
“Gelondongan untuk menyesuaikan format sistem, tetapi rincian item dan nomor rekening belanjanya tetap diunggah. Bulan ini cair Rp8 juta dan torang kase siap dia punya bukti-bukti,” ujarnya.
Gamal menyebut, setiap belanja yang dicairkan harus dilengkapi bukti pengeluaran secara rinci. Untuk kendaraan dinas, kata dia, hanya tersedia satu unit.
“Karena itu kendaraan lain kita gunakan skema sewa kendaraan, dan ini sesuai ketentuan Hak Keuangan DPRD,” sambungnya. **








