Dugaan Transaksional di Musdalub HIPMI Malut: “Cari Untung, Bukan Cari Rugi”
Dugaan cari cuan di balik Musdalub HIPMI Maluku Utara perlahan terkuak.
Desas-desus sangkaan transaksional atau mencari keuntungan sepihak itu mulai terang setelah tangkapan layar percakapan mantan Ketua OKK HIPMI Maluku Utara periode 2022-2025, Mohdar Bailusy di WhatsApp Grup berhembus.
Mohdar seakan mengakui adanya motif memanfaatkan kesempatan di balik Musdalub. Mohdar yang kini menjabat tim caretaker HIPMI Maluku Utara ini merespon dengan menulis “Cari untung tarada la cari rugiiii”.
Para pengurus BPC HIPMI kabupaten kota menilai, apa yang disampaikan Mohdar dalam WG itu secara tersirat mengakui adanya motif tertentu. Agenda musdalub, kata salah BPC, disinyalir sengaja didesain sebagai pemenuhan formalitas demi mengamankan suara salah satu kandidat calon ketua umum di musyawarah nasional nanti.
Baca Juga:
“Informasi yang kami himpun, ada dugaan salah satu kandidat Caketum HIPMI yang mendanai Musdalub ini demi melahirkan figur ketua yang sesuai pesanan dia. Nilai anggarannya fantastis, dugaan sebesar Rp1,5 miliar,” ujarnya.
Perwakilan BPC itu menduga, selain Mohdar, mantan Ketua Umum HIPMI Malut 2019-2022 Bachtiar Kader juga disebut ikut ambil bagian dengan mendorong Rio C. Pawane calon ulang.
“Kami menduga Bahtiar dan Mohdar digerakkan oleh motif keuntungan materiil semata, tanpa ada komitmen membesarkan marwah HIPMI ke depan,” katanya.
Menurut para BPC, kekecewaan mereka semakin memuncak pasca tim caretaker yang ditunjuk pengurus pusat dianggap mempermudah manuver yang merusak tatanan organisasi. Akibatnya, proses musdalub terus tertunda dan berulang-ulang membuat pengurus di tingkat daerah merasa hanya dimanfaatkan.
Baca Juga:
“Kami seperti dijadikan pelengkap saja. Diminta menyetor rekomendasi nama, diminta hadir, bahkan rencana Musda besok adalah yang ketiga kalinya. Ini murni ambisi pragmatis yang berorientasi uang,” terangnya.
Atas dasar itulah, jajaran BPC mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI segera mengambil langkah konkret dan berhenti menciptakan ketidakpastian di Maluku Utara. Menurut mereka, daripada menggelar musda tanpa substansi dan gagasan bagi perekonomian di Maluku Utara, lebih baik mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya ke pusat.
“BPP tunjuk langsung saja siapa yang mau dijadikan Ketua HIPMI Malut. Kalau proses Musdanya dipaksakan seperti ini, hasilnya sudah bisa ditebak,” tandas para BPC.
Mantan Ketua OKK HIPMI Maluku Utara periode 2022–2025 Mohdar Bailusy belum dikonfimasi menyangkut dugaan dimaksud. **
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
