Praktisi Desak Kejati Telusuri Dugaan Rekayasa Progres Jembatan Ake Busale
Daftar isi:
Praktisi Hukum Agus Salim R. Tampilang mendesak Kejaksaan (Kejati) Maluku Utara menelusuri dugaan rekayasa progres proyek Jembatan Ake Busale di ruas jalan Saketa-Dehepodo.
Menurutnya, proyek senilai Rp3,311 miliar yang dikerjakan CV Wosso Mobon ini perlu didalami kejaksaan tinggi.
“Pejabat pembuat komitmen, kontraktor dan konsultan pengawas harus diperiksa dalam rangka membuktikan benar tidaknya dugaan manipulasi capaian fisik,” ujar Agus, Kamis, 9 Juni 2026.
Agus mengatakan, pejabat pembuat komitmen, kontraktor dan konsultan pengawas merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan didalami perannya atas dugaan manipulasi progres.
Baca Juga:
“Prores di lapangan itu baru sekitar 30 persen dari pencairan 30 persen pertama atau uang muka. Harusnya progres fisik itu paling tidak 50-60 persen dari uang muka. Masa capaiannya tidak memenuhi tapi mengajukan percairan termin II. Wajar kalau masyarakat setempat menduga ada dugaan manipalusai progres pekerjaan,” ujar Agus, Kamis, 9 Juni 2026.
Agus menjelaskan, mekanisme pencairan pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan progres pekerjaan di lapangan. Penyedia pekerjaan dapat mengajukan pencairan pembayaran tahap awal sebesar 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencairan tahap pertama 30 persen menjadi bagian dari skema pembayaran bertahap yang mengikuti kemajuan pekerjaan. Setelah progres mencapai sekitar 60 persen, penyedia atau rekanan baru dapat mengajukan pencairan termin berikutnya sebesar 30 persen.
“Pencairan termin II itu bisa dilakukan bila mana progresnya sudah 50-60 persen dari uang muka. Pertanyaannya adalah kenapa itu dilakukan kalau progres belum terpenuhi. Berarti ada yang tidak beres, ini perlu ditelusi dan didalami,” jelasnya.
Baca Juga:
“Dengan demikian, total pembayaran yang telah diterima mencapai 60 persen sesuai dengan capaian pekerjaan di lapangan. Selanjutnya, penyelesaian pekerjaan harus terus dilakukan hingga memasuki tahap akhir atau finishing dengan capaian progres mencapai 100 persen. Setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan memenuhi ketentuan, pembayaran akhir dapat dilakukan sebesar 100 persen nilai pekerjaan, dengan tetap memperhitungkan potongan retensi sebesar 5 persen. Retensi tersebut berfungsi sebagai jaminan pemeliharaan terhadap kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan,” sambungnya.
Dari Awal Bermasalah
Agus menilai, proyek milik “orang dekat” Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos ini harusnya sudah dilidik kejaksaan. Menurutnya, dugaan pengaturan, pengondisian pemenang dan pinjam bendera menjadi dasar.
“Ini proyek “main mata”. Saya menduga adanya pemberian keterangan palsu saat kualifikasi. Praktik pinjam bendera secara tegas dilarang karena melanggar etika pengadaan dan berpotensi menimbulkan kerugian maupun konflik kepentingan,” ujarnya.
Agus menambah, praktik “pinjam bendera” jelas melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca Juga:
Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang mengatur etika pengadaan, termasuk larangan melakukan intervensi, kolusi, dan praktik yang mengganggu persaingan usaha yang sehat. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
