PORDI Malut: Turnamen Domino Wajib Berizin Organisasi
PORDI Provinsi Maluku Utara meminta Polres Ternate tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan turnamen domino yang tidak mengantongi rekomendasi resmi organisasi.
Menurut PORDI, turnamen dianggap sah bilamana pihak yang menyelengarakan event sudah memperoleh izin organisasi yang diakui, yaitu PORDI dan ORADO.
Permintaan ini disampaikan Ketua Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara Muhammad Sinen saat mendatangi Polres Ternate, Kamis, 15 Oktober 2026.
Dia mengatakan, kedatangannya secara kelembagaan itu meminta Polres Ternate bersikap tegas dengan tidak menerbitkan izin penyelenggaraan turnamen domino yang tidak berizin organisasi resmi di atasnya.
Baca Juga:
Setiap penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate, kata dia, perlu berkoordinasi dengan organisasi yang menaungi agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Muhammad Sinen, komunitas tetap memiliki ruang untuk menggelar turnamen domino. Namun, penyelenggara tidak boleh mengabaikan mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan yang berlaku, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” terangnya.
Ia menjelaskan, perbedaan sistem permainan, termasuk penggunaan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100, bukan menjadi persoalan utama. Hal yang lebih penting, menurut dia, adalah kejelasan penyelenggara serta koordinasi dengan organisasi yang menaungi kegiatan tersebut.
Baca Juga:
Muhammad Sinen juga meminta kepolisian tidak sekadar menerima permohonan izin, tetapi memastikan persyaratan penyelenggaraan dipenuhi. Ia bahkan mendorong agar kegiatan yang berlangsung tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” katanya.
Ia turut menegaskan bahwa kepengurusan PORDI Kota Ternate telah memiliki ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Karena itu, komunitas yang ingin menggelar turnamen domino di Ternate diminta berkoordinasi dengan organisasi terkait sebelum mengajukan perizinan.
Langkah ini, kata Sinen, menjadi upaya untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. Ia berharap kepolisian konsisten menerapkan ketentuan perizinan agar tidak muncul kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.
Baca Juga:
Dengan demikian, penyelenggara diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pertandingan, tetapi juga memastikan aspek koordinasi dan legalitas kegiatan terpenuhi sebelum turnamen digelar. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
