Temuan Pengumuman Tender di Luar Jam Kerja Perkuat Data KPK

Praktik pengaturan dan pengondisian pemenang tender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya bukan hanya gosip.

Penelusuran voicemu menemukan fakta kalau kelopmpok kerja (pokja) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara mengumumkan sejumlah pemenang proyek dilakukan di luar jam kerja.

Temuan ini sekaligus membantah pernyataan Kepala BPBJ Maluku Utara Hairil Hukum yang sebelumnya mengaku praktik culas tersebut bukan di dinasnya.

Adapun paket proyek yang disinyalir sudah diatur dan dikondisikan siapa pemenang itu adalah pembangunan bangunan pengaman Pantai Gumira Gane Barat Utara, pembangunan bangunan pengaman Pantai Kyowor, pemeliharaan berkala jalan ruas dalam Kota Sofifi, dan  pembangunan bangunan pengaman Pantai Limbo di Taliabu Barat, serta pembangunan Tanggul Sungai Nahi di Sulabesi Barat.

Baca Juga:

KPK Endus Pengumuman Pemenang Proyek Pemprov Malut di Subuh Hari

Selain proyek di atas, sejumlah paket pekerjaan lainnya, termasuk paket dengan penunjukan langsung, pengawasan maupun jasa konsultan pun diduga sudah diatur dan dikondisikan.

Dugaan ini di mencuat setelah rapat tertutup di Kantor Penghubung Gubernur Maluku Utara, Ternate, Kamis kemarin, 11 Juni 2026. Dalam rapat itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua Manurung mensinyalir adanya praktik korupsi dalam proses tender proyek di Pemprov Maluku Utara.

Sebelumnya, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara Hairil Hukum membantah dugaan dimaksud. Ia menyebut temuan dugaan pengaturan dan pengondisian pemenang itu bukan pada BPBJ.

Baca Juga:

Anggaran Seremoni Pemprov Malut Rp5,297 Miliar, Modiv Jadi Pemain Tunggal

Hairil mengatakan, tahapan tender di BPBJ Maluku Utara dilakukan transparan dan samua jadwal bisa dilihat publik.

“Bukan di Biro PBJ. Tidak ada pembahasan tender di Biro PBJ,” sebutnya.

Kata dia, pembahasan pada rapat bersama KPK kemarin hanya menyangkut metode e-purchasing dan pengadaan langsung.

“E-purchasing dan pengadaan langsung itu langsung dari dinas masing masing. Tidak ada jadwal yang bisa di sembunyikan,” terangnya.

Baca Juga:

Kerawanan Korupsi di BPBJ Maluku Utara Masuk Radar KPK

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar dikonfirmasi via WhatsApp tidak tersambung. **