voicemu.com
Beranda Voice Gosale API dan Pelta Desak Kapolri Tinjau Kasus 90 Ribu Ton Ore Nikel

API dan Pelta Desak Kapolri Tinjau Kasus 90 Ribu Ton Ore Nikel

Kapolri Suyudi Ario Seto.

Anatomi Pertambangan Indonesia (API) dan Lembaga Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara mendesak Kapolri Suyudi Ario Seto meninjau kembali kasus dugaan penjualan 90 ribu ton ore nikel yang menyeret PT Wana Kencana Mineral.

Kedua lembaga yang getol menyeruakan masalah pertambangan ini menilai, Kapolri Suyudi perlu turun tangan karena kasus penjualan ore nikel hasil sitaan pengadilan oleh Wana Kencana Mineral (WKM) yang ditangani Polda Maluku Utara kian tidak jelas status hukumnya.

“Mabes Polri harus mengevaluasi penyelidikan yang ditangani Polda Maluku Utara. Penyelidikannya sejak Februari 2025 sampai sekarang tidak ada progres. Penanganan kasusnya sudah satu tahun lebih, tapi arahnya entah ke mana. Ore yang dipersoalkan statusnya barang sitaan pengadilan dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi itu kemudian WKM diduga menjualnya. Publik sampai sekarang belum tahu apakah ada unsur pidana atau tidak,” jelas Direktur Riset dan Opini API Syafrudin kepada voicemu, Sabtu malam, 21 November.

Syafrudin mengatakan perkara ini tidak bisa dibaca sebagai transaksi komoditas biasa. Menurutnya, ada empat hal yang harus dijawab aparat, mulai dari status material, siapa yang berwenang menguasainya, dasar penjualannya, dan ke mana uang hasil penjualan mengalir atau diserahkan.

“Yang harus dijelaskan bukan hanya aktivitas penjualannya, tetapi juga bagaimana status hukum material tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk menguasainya, atas dasar apa penjualan dilakukan, serta ke mana hasil penjualannya mengalir, apalagi kasus ini sudah menggantung bertahun-tahun,” katanya.

“Kalau ore itu memang sudah menjadi barang sitaan dan diserahkan ke pemerintah daerah, penguasaan dan penjualannya harus punya dasar hukum yang terang. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan aset yang berkaitan dengan kepentingan negara. Sebab pemegang IUP belum otomatis menjawab semua persoalan. Hak menambang berbeda dengan hak menguasai atau menjual material yang status hukumnya berdiri sendiri,” sambungnya.

Syafrudin meminta penyidik Polda Maluku Utara tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi perusahaan, tetapi menelusuri seluruh rangkaian peristiwa di balik penjualan hasil tambang yang statusnya barang sitaan pengadilan.

“Kami tidak sedang meminta aparat memaksakan seseorang menjadi tersangka atau suatu korporasi segera diseret dengan kasus tindak pidana. Tapi jika ada unsur pidana, proses hukum harus berjalan. Jika memang tidak ada, sampaikan kepada publik dengan argumentasi hukum yang bisa diuji,” ujarnya.

Mantan Ketua HMI Cabang Ternate itu menyentil pemberitaan yang meyebutkan kalau Polda Maluku Utara tidak menemukan unsur pidana. “Tapi setelah itu Polda sendiri kemudian mengklarifikasi pemberitaan itu. Ada apa sebenarnya,” tanyanya.

Keterangan Berubah dalam Hitungan Pekan

Direktur Pelta Maluku Utara Maruf Majid punya keberatan yang sejalan. Ia menyoroti dua keterangan Polda yang berbeda dalam waktu kurang dari satu bulan.

Pada 12 Agustus 2026, Ditreskrimum Polda Maluku Utara Kombes. Pol. I Gede Putu Widyana menyebut pemeriksaan ahli dari Ditjen Planologi dan Gakkum Kementerian Kehutanan sudah dilakukan dan gelar perkara tidak menemukan tindak pidana, meski penyidik masih mencari bukti baru.

Keterangan I Gede dengan cepat berubah pada 7 September 2026. I Gede membantah pernayataan sebelumnya melalui hak jawab dengan menyebut Ditreskrimum Polda Maluku Utara belum pernah menggelar perkara, tidak ada hasil gelar perkara, dan penyelidikannya masih dilakukan.

Maruf menilai selisih itu harus dijelaskan terbuka supaya tidak melahirkan spekulasi atau asumsi liar. “Yang saya pahami, hukum harus memberikan kepastian, bukan memelihara ketidakjelasan,” terangnya.

“Pelta ingin tahu sudah sejauh mana penyelidikan berjalan. Apakah seluruh pihak yang berkaitan sudah dimintai keterangan?, apakah ada dokumen penjualannya, status material ore, dasar persetujuan, dan aliran dananya sudah diperiksa?. Kalau semuanya sudah dilakukan, apa kesimpulan hukumnya?,” tambahnya.

Maruf menyebut, dalam kasus dugaan penjualan ore nikel oleh WKM, Pelta memandang penting untuk ditelusuri menyeluruh dan tidak mengkriminalisasi terhadap perusahaan maupun individu. “Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi,” ujarnya.

Jejak Putusan di Balik Sengketa Ore

Ore yang dijual WKM semula milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) sebelum IUP KPT dicabut dan kepemilikan material dialihkan ke PT WKM berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Arsip Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat sebagian jejaknya. Gubernur Maluku Utara menerbitkan SK Nomor 235/KPTS/MU/2016 tertanggal 12 April 2016 yang membatalkan keputusan Bupati Halmahera Timur soal kuasa pertambangan eksploitasi KPT, dan PTUN Ambon dalam perkara Nomor 12/G/2016/PTUN.ABN menolak gugatan KPT terhadap SK tersebut.

PT WKM tercatat sebagai tergugat II intervensi dalam perkara tata usaha negara yang diajukan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan KPT melawan Gubernur Maluku Utara. Pemberitaan lama menyebut sengketa itu dikuatkan di tingkat Mahkamah Agung.

Namun putusan-putusan tersebut berkutat pada sah tidaknya izin. Soal ore, API pernah menyebut sekitar 300 ribu metrik ton bijih nikel ditetapkan sebagai sitaan negara dalam proses hukum yang sama.

Dalam pemberitaan yang ditelusuri, nomor putusan atau penetapan yang menyatakan hal itu belum pernah dibuka, termasuk oleh kepolisian. Padahal dokumen itulah yang menentukan apakah ore tersebut berstatus sitaan yang sekadar dititipkan, rampasan yang sudah menjadi milik negara, atau material yang sah beralih ke pemegang IUP baru.

Di lain sisi, jaminan reklamasi PT WKM juga ikut disorot. Dinas ESDM Maluku Utara pada 2018 menetapkan nilainya Rp13.454.525.148 untuk periode 2018–2022 lewat Surat Nomor 340/5c./2018, tetapi PT WKM tercatat hanya sekali membayar, sebesar Rp124.120.000 pada 2018. Keterangan berbeda muncul pada Januari 2026. **

Komentar
Bagikan:

Iklan