voicemu.com
Beranda Kabupaten Haltim Salawaku Institute Temukan 54 Persen IUP Priven Lestari Masuk Hutan Lindung  

Salawaku Institute Temukan 54 Persen IUP Priven Lestari Masuk Hutan Lindung  

Zona konsesi PT Priven Lestari. Dok. Salawaku Intitute.

Salawaku Institute menemukan separuh wilayah izin PT Priven Lestari masuk kawasan hutan lindung di Halmahera Timur. Kawasan tambang perusahaan dengan luas konsesi mencapai 4.953 hektare ini disebutkan menyasar hingga ke sumber air bersih warga setempat.

“Pada September hingga November 2026, kami mendokumentasikan enam titik sumber air dan bak penampung: milik Desa Wayafli, Desa Buli Karya, Desa Teluk Buli, dan Kecamatan Maba. Keenamnya berada di dalam wilayah IUP PT Priven Lestari,” kata Said Marsaoly, melalui siaran persnya, Minggu, 22 November 2026 yang dikutip voicemu dari halmaheranesia.

Hasil tumpang susun dari titik-titik sumber air dengan peta rencana tambang di dalam dokumen ANDAL PT Priven Lestari, sumber dan bak air Wayafli serta bak penampung Buli Karya jatuh di “Blok 1A” yang bersebelahan dengan rencana Pit-EFO-1, sumber air Desa Teluk Buli jatuh di tengah “Area Target Mining Blok 1B”.

Menurut ANDAL, kata Said, penambangan tahun pertama dimulai di bagian selatan konsesi, tempat sumber-sumber air ini berada. ANDAL yang disusun pada Mei 2018 itu tidak mencatat satu pun sumber air tersebut.

“Dokumen itu menyebut mata air berada ‘relatif jauh di luar’ lokasi kegiatan dan menyimpulkan tambang ‘tidak berpengaruh terhadap mata air tersebut‘. Warga disebut hanya gunakan sumur dan air sungai. Sistem perpipaan dari mata air ke kampung tidak disebut sama sekali,” jelasnya.

Padahal, lanjut Said, tim penyusun ANDAL PT Priven Lestari sendiri mengambil sampel udara di titik yang mereka beri nama “Tapak Perusahaan Kegiatan Desa Buli Karya” yang tak jauh dari sumber air Wayafli, hanya sekitar 220 meter. Mereka bekerja di lokasi itu, tetapi tidak mencatat sumber air yang setiap hari dipakai warga.

ANDAL bahkan memuat janji perusahaan untuk tidak menebang hutan dalam radius 200 meter dari mata air. Jika janji itu ditaati, Blok 1A dan sebagian Blok 1B tidak dapat ditambang. “Jika blok itu tetap ditambang, janji itu dilanggar sejak hari pertama,” katanya.

Ia menyebutkan, ANDAL hanya menguji air dari lima sungai, dengan baku mutu Kelas II, yaitu untuk rekreasi, perikanan, dan pertanian, bukan untuk air minum. Tidak ada satu sampel pun dari mata air, bak penampung, atau air baku yang diminum warga.

Dampak terhadap air tanah tidak dikaji lebih lanjut, padahal ANDAL sendiri mengakui dataran tinggi di lokasi tambang berfungsi sebagai daerah resapan air, dan rencana pengolahan memakai asam sulfat sebanyak 800 ton per tahun.

“Ketika persoalan ini diangkat dalam rapat Komisi Penilai AMDAL pada 4 Juni 2018, Kepala Desa Timitus Tayawi bertanya apa tindakan perusahaan bila air bersih warga tercemar, dan meminta hal itu dimasukkan ke dalam AMDAL. Jawaban yang tercatat dalam notula rapat: ‘Terkait CSR dibahas dalam dokumen lain‘. Keselamatan air minum warga dipindahkan dari kajian dampak ke urusan program sosial perusahaan (CSR),” jelasnya.

Ribuan Hektare Hutan Lindung Hilang

Said mengatakan, Tabel 4.1 ANDAL PT Priven menyatakan lokasi kegiatan “tidak berada pada kawasan lindung”. Namun peta-peta di dalam ANDAL yang sama, Gambar 1.2, Gambar 1.10, dan Lampiran 8, mencantumkan label “HL” (Hutan Lindung) di dalam batas konsesi. Peta kawasan hutan Kementerian Kehutanan terbaru menunjukkan sekitar 2.673 hektare, atau 54 persen wilayah IUP, masih berstatus Hutan Lindung.

“Undang-Undang Kehutanan melarang penambangan dengan pola terbuka di Hutan Lindung. Rencana tambang PT Priven Lestari adalah tambang terbuka. Sampai data Januari 2026 yang kami periksa, perusahaan juga belum memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kawasan hutan mana pun di dalam konsesinya,” kata Said, yang juga warga Teluk Buli.

Melanggar Perda Tata Ruang

Salawaku Instutute menjabarkan, pada 20 Maret 2018, BP4D Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan rekomendasi tata ruang Nomor 050.13/48/INWIL BP4D/III/2018. Dari 4.953 hektare yang dimohonkan, BP4D hanya merekomendasikan 1.708,4 hektare, yaitu kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK).

“Sebanyak 2.672,2 hektare adalah Hutan Lindung, dan 547,7 hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di dekat Kota Buli dinyatakan ‘tidak bisa digunakan sebagai areal produksi‘ karena akan ‘sangat mengganggu perkembangan Kota Buli secara jangka panjang‘. BP4D menegaskan ketentuan itu ‘harus disetujui dan diikuti” perusahaan,” papar Said.

Namun, menurut Said, empat bulan kemudian, rekomendasi itu lenyap dari proses perizinan. Batas 1.708,4 hektare dan larangan produksi di APL tidak muncul dalam bagian ANDAL yang mereka periksa, tidak dicantumkan dalam pertimbangan izin lingkungan, dan IUP Operasi Produksi terbit pada 17 Juli 2018 untuk seluruh 4.953 hektare.

Dalam daftar hadir rapat Komisi Penilai AMDAL, baris Kepala BP4D Halmahera Timur sebagai anggota Tim Teknis dibiarkan kosong, tanpa nama dan tanda tangan. Kelima sumber air warga yang berada di APL justru terletak di bagian yang dilarang BP4D untuk produksi. Informasi lapangan menunjukkan sejak Februari 2025 perusahaan mulai membayar lahan warga di APL tersebut. Sebagian warga menolak menjual kebunnya.

“Padahal perusahaan ini tong (kami) so (sudah) usir sejak September 2023,” kata Said.

Atar temuan tersebut, Salawaku Institute kemudian membuat enam poin tuntutan: mendesak Gubernur Maluku Utara membatalkan Izin Lingkungan Nomor 502/12/DPMPTSP/VII/2018 milik PT Priven Lestari; mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mencabut IUP Operasi Produksi PT Priven Lestari Nomor 502/2/DPMPTSP/VII/2018; meminta Menteri Lingkungan Hidup mengevaluasi persetujuan lingkungan PT Priven Lestari dan memeriksa kebenaran informasi dalam ANDAL-nya.

Mendesak Menteri Kehutanan menolak setiap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dari PT Priven Lestari, tidak mengubah fungsi Hutan Lindung di konsesi tersebut, serta melindungi tujuh Hutan Desa yang tumpang tindih dengan konsesi; meminta Bupati Halmahera Timur menegakkan rekomendasi tata ruang BP4D Tahun 2018, menolak penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk APL di dekat Kota Buli, dan menghentikan pembebasan lahan warga di wilayah tersebut; dan menyarankan seluruh instansi di atas membuka kepada publik dokumen AMDAL, RKL-RPL, laporan pemantauan, dan dasar pertimbangan penerbitan izin PT Priven Lestari.

Mengenai pernyataan Salawaku Institute, voicemu masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Priven Lestasi. Kendalanya, perusahaan ini tak memiliki website resmi yang memuat kontak atau alamat email yang dapat dihubungi. **

Komentar
Bagikan:

Iklan