MPW Pemuda Pancasila Maluku Utara Segarkan Kepengurusan 2022-2027
Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Maluku Utara me-reshuffle Kepungurusan periode 2022-2027. Sekretaris MPW) Pemuda Pancasila Maluku Utara Sahmar Ishak menyebut hal ini dalam rangka penyegaran.
Penyegaran tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1730.A1/MPN-PP/II/2026 tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Fungsional Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pertimbangan Organisasi dan Dewan Pakar Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2022-2027.
Surat keputusan ditandatangani Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila Japto S. Soerjosoemarno dan Sekretaris Jenderal H. Arif Rahman.
Sahmar menjelaskan, penyegarahan dilakukan untuk memenuhi beberapa target pimpinan nasioal hasil musyawarah besar 2025 lalu.
Baca Juga:
Menurut Majelis Pimpinan Nasioan (MPN) Pemuda Pancasila, ada beberapa poin yang perlu digenjot atau diperbaiki. Salah satunya yaitu kaderisasi.
“Dalam hal kaderisasi dan penambahan keanggotaan kita masih dianggap selow. Penyegaran dalam artian penguatan struktur ini tujuannya adalah kita mendongkrak pemenuhan keanggotan yang menjadi fokus utama pimpinan nasional,” jelas Sahmar, Selasa malam, 3 Maret 2026.
Ketua KNPI Kota Ternate ini berharap, disegarkannya struktur maupun kepengurusan dimaksud dapat memenuhi target pimpinan nasional.
“Mudah-mudahan kita bisa capai apa yang ditargetkan WPN. Insyaallah pengukuhannya setelah Idulfitri 1447 H, sekaligus seminar lingkungan dengan tema utama yaitu keseimbangan alam,” sambungnya.
Baca Juga:
Penjelasan serupa disampaikan Wakil Ketua I MPW Pemuda Pancasila Maluku Utara, Rafiq Kailul. Menurutnya, penyegaran didasari hasil musyawarah besar yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada 28 November 2025.
“Rushuffle ini menjalankan perintah musyawarah besar. Fokus MPN itu penambahan keanggotaan, karena kita di Maluku Utara dalam kurun waktu dua tahun terakhir dianggap stagnan,” ujarnya.
Selain keanggotaan yang kurang signifikan, alasannya lainnya adalah kurang maksimalnya kegiata-kegiatan sosial. “Sehingga diperintahkan MPN untuk direvisi. Di situlah kemudian dilakukan penyegaran pengurus untuk menjalankan perintah musyawarah besar,” jelasnya.
“Kenapa harus diadakan seminar lingkungan, karena di Maluku Utara ada sekian ratus ijin pertambangan yang beroperasi dan menjadi perhatian serius bagi MPW PP,” tambahnya. **
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
