2 Eks Pengurus HIPMI Malut Disinyalir Raup Untung dari Pendaftaran Balon
Sejumlah pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI kabupaten kota mengembuskan dugaan praktik transaksional saat pengambilan formulir bakal calon (balon) Ketua Umum HIPMI Maluku Utara.
Dugaan ini makin kencang setelah salah satu bakal calon, Ronald Reagen diketahui sudah mengambil formulir.
Sejumlah BPC itu menduga, transaksional bernilai ratusan juta rupiah itu menyeret dua mantan pengurus HIPMI Maluku Utara, Bachtiar Kader dan Mohdar Bailussy. Keduanya disinyalir memanfaatkan uang pendaftaran bakal calon ketua umum sebagai keuntungan pribadi.
Sumber internal dari salah satu BPC mengungkapkan, dugaan skenario transaksional terindikasi dari obrolan informal mantan pengurus yang bocor.
Baca Juga:
“Informasi akurat yang kami himpun, dalam pertemuan itu diduga ada pernyataan yang mengalkulasi potensi keuntungan materiil dari biaya pendaftaran kedua kandidat yang mencapai Rp 500 juta. Diduga uang pendaftaran tersebut akan mereka bagi-bagi. Tidak hanya itu, indikasi adanya aliran dana tambahan di luar biaya resmi juga sempat mencuat dalam obrolan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, manuver tersebut dinilai kian mulus karena Bahtiar dan Mohdar merupakan figur yang mendapat mandat langsung dari Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI sebagai tim caretaker HIPMI Maluku Utara.
Kondisi ini, kata dia, memicu kekhawatiran besar di tingkat daerah. BPC-BPC menilai intervensi yang berlebihan dari para mantan pengurus ini semakin merusak marwah organisasi dan menjauhkan HIPMI dari fungsi utamanya dalam menumbuhkan iklim usaha pengusaha muda.
“Ini adalah indikasi transaksi yang mencederai nilai organisasi. Akibat ego dan dugaan permainan di tingkat atas, forum tertinggi di daerah ini harus diulang sampai tiga kali dalam satu periode kepengurusan akibat kegagalan demi kegagalan yang diproduksi,” katanya.
Baca Juga:
Menyikapi situasi yang dinilai tidak kondusif, jajaran BPC meminta BPP HIPMI mengambil langkah tegas dengan membatalkan atau menunda pelaksanaan Musdalub dalam waktu dekat tersebut.
BPC, sambung dia, khawatir jika forum ini dipaksakan berjalan di bawah kendali aktor yang sama, hasil yang dilahirkan hanya akan mengulang kegagalan yang sama.
“Lebih baik agenda Musdalub ini ditinjau kembali atau ditarik penuh ke kepengurusan BPP yang baru. Kami menduga ada motif transaksional terselubung yang sengaja dimainkan untuk kepentingan pragmatis menjelang Musyawarah Nasional (Munas) mendatang,” terangnya. **
Baca Juga:
Selanjutnya
Artikel Terkait
