2 Eks Pengurus HIPMI Malut Diduga Tukang Gadung dan Cari Untung Pribadi
Intervensi dan keterlibatan eks dua pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara dianggap hanya memperkeruh situasi jelang musyawarah daerah luar biasa atau musdalub.
Sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI kabupaten kota di Maluku Utara menyebut, munculnya bekas Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara periode 2019-2022 Bachtiar Kader, dan eks Ketua Bidang OKK HIPMI Maluku Utara periode 2022-2025 Mohdar Bailusy hanya menimbulkan kegaduhan.
Mereka menyarankan agar Bahtiar dan Mohdar fokus menyelesaikan musyawarah daerah sebelumnya. Saling klaim kepengurusan Rio C. Pawane dan Firdaus Amir imbas dari kerja-kerja busuk Bahtiar dan Mohdar.
“Kepengurusan Rio dan Firdaus sepenuhnya belum selesai, ini karena ulah mereka berdua. Musdalub ini dibikin karena kesalahan bersangkutan yang cuma memanfaatkan keadaan. Dong dua itu sebenarnya tersandera, karena kemungkinan Rio sudah rugi banya. Dugaan kami dalam tanda petik cari aman karena disandera dengan deal-deal sebelumnya,” ujar salah satu perwakilan BPC yang meminta namanya tidak disebutkan.
Dia menduga, kembalinya Rio C. Pawane pada bursa pencalonan Ketua HIPMI Maluku Utara adalah upaya mantan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara periode 2019-2022 dan eks Ketua Bidang OKK HIPMI Maluku Utara periode 2022-202 “cuci tangan” supaya terlihat bersih.
“Mantan Ketua OKK BPP HIPMI Boy Sangaji diduga ikut mengintervensi. Mereka bertiga ini menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan musyawarah sebelumnya. Kami heran kenapa BPP percayakan proses Musda HIPMI Maluku Utara kepada mereka bertiga,” katanya.
“Menurut penilaian kami, mereka pihak di balik gagalnya musda sebelumnya. Sebab itu, kami mendesak BPP tidak lagi libatkan mereka di musdalub. Intervensi mereka merusak tatanan demokratis organisasi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya muncul klaim kemenangan dari dua kubu calon ketua umum,” sambungnya.
BPC ini menilai, ada sangkaan mufakat kotor di balik kengototan ketiga mantan pengurus ini melakukan musdalub. Kata dia, BPC HIPMI kabupaten kota mengingatkan BPP segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan organisasi.
Menurutnya, pemberian ruang dan kepercayaan lebih kepada ketiganya bukan jalan keluar menyelesaikan masalah. Sebagai langkah ihktiar, BPP mestinya tidak mentolelir karena hanya memanfaat momentum sebagai kepentingan materiil pribadi.
“Dalam tanda petik ini bukan ladang cari cuan, karena dugaan kami ada kepentingan transaksional, dan itu bisa juga terjadi jelang musdalub. Jika Musdalub ini dipaksakan berjalan dengan pola lama, ini akan menjadi forum ketiga dalam satu periode kepengurusan. Bahkan bisa saja terjadi musda keempat, kelima yang tak pernah berakhir karena diintervensi orang tidak bertanggung jawab. Ini adalah dampak nyata dari kegagalan mereka dalam mengelola dinamika organisasi,” bebernya.
“Jangan-jangan BPP juga tak beres. Oang-orang seperti ini cuma mengacaukan kepengurusan dan cari untung. Kalau masih diberi ruang, hasilnya akan sama saja karena orientasi mereka bukan lagi kemajuan organisasi, melainkan kepentingan person,” tambahnya. **








