voicemu.com
Beranda Hukrim Dugaan Suap Rp10 M Ganjal Kasus Tunjangan DPRD Malut

Dugaan Suap Rp10 M Ganjal Kasus Tunjangan DPRD Malut

Iluastrasi suap.

Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan pada Sekretariat DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 diterpa isu suap. Kabar ini dinilai sebagai faktor utama kasus ini lambat ditangani.

Dugaan kompromi kotor para terduga dan oknum penyidik membikin penanganan kasus mulai melambat pasca peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan pada Februari 2026.

Nilai sangkaan kompromi yang berhembus tergolong fantastis, yaitu sebesar Rp10 miliar. Kabar ini bahkan berseleweran di telinga para jurnalis, organisasi kesmaysrakatan maupun aktivis anti korupsi.

Sekretaris Wilayah Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (BARIKADE-98) Provinsi Maluku Utara, Sahmar Ishak menyesalkan isu tersebut. “Jika benar isu itu patut disesalkan,” katanya, Rabu, 18 November 2026.

Eks Ketua KNPI Kota Ternate itu meminta semua pihak terutama aktivis anti korupsi, supaya aktif mengawal penanganan kasus ini sampai tuntas.

Menurutnya, soal benar tidaknya isu suap yang berseleweran perlu diverfikasi secara baik, namun penanganan kasus yang berkutat pada audit kerugian BPK Perwakilan Maluku Utara tentu menguatkan dugaan publik atas isu miring dimaksud.

“Ada hal yang perlu dipertanyakan yakni audit BPK tertunda begitu lama,” ujarnya.

Ia kemudian mendesak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera menjawab keraguan publik dengan memberikan kepastian hukum atas kasus yang tengah ditangani.

“Kalau memang ada bukti yang cukup silakan tuntaskan. Dan kalau tidak ada bukti silakan hentikan penyidikan agar ada kepastian hukum,” terangnya.

Selain isu Rp10 miliar, informasi seputar indikasi intervensi terhadap BPK lebih dulu mencuat ke publik. Manuver disinyalir dibangun sejumlah oknum yang namanya terseret dalam perkara tersebut. Polanya, membangun komunikasi intens dengan relasi politik di BPK RI.

Tujuannya supaya BPK RI mengintervensi perwakilan di daerah untuk tidak melakukan audit investigasi perkara yang ditangani lembaga Adhyaksa tersebut.

Kabar ini menguatkan kecurigaan publik jika penanganan praktik tindak pidana korupsi Rp187 miliar di DPRD Maluku Utara sampai sekarang tidak ada titik terang. Padahal perkara ini mulai dilidik semenjak November 2025 lalu.

Status kasus lalu naik ke penyidikan di bawah pimpinan Asipidsus Kejati Maluku Utara Fajar Haryowinbuko (almarhum) pada Kamis, 12 Februari 2026. Fajar menyebut, kasus ditingkatkan setelah ditemukan dua alat bukti yang dianggap memenuhi unsur pidana.

“Setelah dilakukan ekspose internal, tim penyelidik memutuskan meningkatakan status kasus perkara dari penyelidikan ke tahap penyilidikan,” ungkapnya.

Jauh sebelumnya, pada 5 Januari 2026, mantan Kepala Kejati Maluku Utara Sufari mengaku penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK.

Pernyatan serupa kembali diutarakan Aspidsus yang baru, Jedra Firdaus pada delapan bulan kemudian atau tepatnya di 26 Agustus 2026. Jendra menyebut, penanganan perkara mengarah pada penetapan tersangka dengan tetap mempertimbangkan hasil pemeriksaan ahli dan potensi kerugian negara.

Namun sampai Selasa 27 Oktober 2026, penanganan perkaranya masih berputar pada pemeriksaan saksi, ahli, dan menunggu hasil audit dari Lembaga berwenang.

Praktisi Hukum Hendra Karianga menuding jaksa penyidik tak serius menangani kasus korupsi tunjangan DPDR Maluku Utara. Menurutnya, penyidik jaksa harusnya proaktif dengan menyurati BPK RI untuk meminta kejelasan dan kepastian audit kerugian oleh BPK Maluku Utara.

Pakar hukum keuangan negara itu berpandangan, jika audit kerugian terganjal di meja auditor BPK Maluku Utara, penyidik jaksa juga bisa menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau sudah selama 10 bulan terkatung-katung dan BPK juga tidak memberikan hasil investigasi, penyidik kejati harus proaktif menyurati langsung Kepala BPK RI atau juga menggunakan BPKP. BPKP juga tentu memiliki kewenangan audit terhadap keuangan negara,” ujarnya, Rabu, 28 Oktober 2026.

Idealnya, sambung Hendra, audit investigasi biasanya menghabiskan waktu tiga bulan saja. Namun untuk kasus ini, sudah 10 bulan dilakukan audit namun belum ada hasilnya.

Hendra mendesak penyidik jaksa bergerak cepat. Apalagi menyangkut penanganan tindak pidana korupsi agar memberikan kepastian hukum bagi anggota DPRD maupun publik.

Hendra Karianga menyentil peran mantan Kabag Keuangan Erva Pramukawati dalam kasus tunjangan DPRD Malut. Menurutnya, Erva yang sekarang menjabat Sekretaris DPRD Malut merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pencairan anggaran, termasuk dana tunjangan yang saat ini dalam penyidikan di Kejaksaan Tinggi.

Selain Erva, pejabat yang bertanggung jawab atas pencairan dana tunjangan, mantan Sekwan Abubakar Abdullah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sesuai regulasi, dua pejabat ASN ini tentu berkewenangaan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJ) untuk pencairan.

Hendra, berpandangan kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan DPRD Malut, merupakan perkara sederhana bagi penyidik untuk mengungkap para pelaku yang diduga terlibat.

“Sedari awal saya sudah sampaikan ini kasus sederhana jadi jangan sengaja perlambat penanganan kasus ini,” tegasnya.

Disebut sederhana lanjut Hendra, karena ada peran KPA maupun kabag keuangan saat itu sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab.

Hingga berita ini ditayang, voicemu belum mendapat penjelasan dari pihak Kejati Maluku Utara. Aspidsus Kejati Malut, Jendra Firdaus, yang dihubungi via WhatsAp belum memberikan keterangan. **

Komentar
Bagikan:

Iklan