Belasan Paket Dispen Kena Sanksi Proyek Luncuran, Jamal Esa Klaim Tak Masalah
Belasan pekerjaan fisik yang melekat di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur terpaksa ditunda lanjutannya. Alasan ditundanya paket proyek yang dibiayai APBD setempat itu karena dikerjakan tidak tepat waktu.
Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa mengklaim, rata-rata progres fisik mencapai 100 persen kendati tiga belas tersebut proyek tidak tuntas tepat waktu sesuai kalender kontrak.
Jamal menyatakan, belasan paket yang statusnya sebagai proyek luncuran tersebut sebagian besar dipicu kendala administrasi, bukan kendala fisik bangunan. Sebagai contoh, kata Jamal, pembangunan SD Sondo-Sondo sebenarnya sudah rampung secara fisik, namun tercatat sebagai proyek luncuran hanya karena keterlambatan dalam proses administrasi PHO atau serah terima sementara.
“Kami terus memantau perkembangan pekerjaan di lapangan dan menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum melakukan pencairan dana terakhir,” kata Jamal, belum lama ini.
Baca Juga:
Pengerjaan paket dinas pendidikan setempat yang dikerjakan tidak selesai tepat waktu yang tertuang dalam dokumen kontrak masing-masing adalah Pembangunan Ruang Kelas Baru 4 unit di SDN Lakoda, 2 unit di SD Inpres Akedaga, dan 2 unit di SD Muhammadiyah Kota Maba.
Kemudian Perbaikan ruang kelas di SMP N 3 Wasile serta pembangunan ruang guru di SMPN 14 Wasile dan SMPN 14 Maba. Pembangunan lapangan upacara SMP Muhammadiyah, sarana sanitasi di SD Muhammadiyah Kota Maba, serta pembangunan gedung dan utilitas untuk PAUD ditambah Rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah/guru serta pembangunan rumah dinas baru di SMPN 7 Wasile.
Meskipun mayoritas pekerjaan diklaim telah tuntas, laporan terakhir menunjukkan masih terdapat beberapa proyek yang progresnya baru mencapai 95 persen.
Jamal menegaskan, dinasnya terus mendesak penyedia jasa untuk mempercepat pengerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat segera mencapai progres 100 persen tanpa kendala berarti.
Baca Juga:
“Hal ini dilakukan demi memastikan seluruh gedung dan sarana tempat pendidikan tersebut segera siap digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar,” jelasnya. **
Artikel Terkait
