DPMPTSP Malut Gelar Rakor Hilirisasi SDA dan Diversifikasi Ekonomi
Daftar isi:
DPMPTSP Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dengan tajuk Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Diversifikasi Ekonomi Inklusif Menuju Pertumbuhan Berkualitas di Provinsi Maluku Utara.
Rapat melalui tatap muka dan zoom meeting ini digelar di Ruang Rapat DPMPTSP, Rabu, 6 Mei 2026.
Rapat dalam rangka DPMPTSP terus memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah melalui hilirisasi sumber daya alam berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi inklusif tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghadirkan promosi investasi yang lebih modern, terintegrasi, dan siap ditawarkan kepada investor pada agenda Temu Investasi mendatang.
Baca Juga:
Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadri La Etje dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan Maluku Utara ke depan harus diarahkan pada lima pilar utama. Yaitu penciptaan nilai tambah sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan investasi berkelanjutan, diversifikasi ekonomi daerah, serta pelestarian lingkungan hidup.
Pengembangan penciptaan nilai tambah sumber daya alam industri hilirisasi harus berbasis potensi unggulan daerah, semisal pertambangan, perikanan, perkebunan, dan kelautan. Kebijakan ini, Kadri, bertujuan supaya sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi inklusif perlu diwujudkan dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Karena itu, penguatan investasi berkelanjutan diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi, serta pembangunan yang memerhatikan prinsip keberlanjutan. Begitu juga diversifikasi ekonomi daerah menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu, termasuk pelestarian lingkungan hidup harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan,” jelasnya.
“Investasi yang masuk diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” sambung Kadri.
Baca Juga:
Sinkronisasi Data Percepatan Investasi
Kepala DPMPTSP Maluku Utara, Nirwan M.T. Ali mengatakan, rapat koordinasi ini memiliki arti strategis menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota mendorong peningkatan investasi.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data potensi investasi antar OPD guna menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan dokumen investasi daerah, khususnya Investment Project Ready to Offer (IPRO).
“Data potensi daerah diharapkan terus diperbarui setiap tahun untuk mendukung promosi investasi kepada calon investor secara optimal,” katanya.
Baca Juga:
Materi utama rapat koordinasi, lanjut Nirwan, menekankan pentingnya hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi ekonomi sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara. Selain sektor pertambangan, pengembangan investasi diarahkan pada sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, kehutanan, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
“Pengembangan sektor tersebut didorong melalui konsep ekonomi biru (blue economy) dan pembangunan berkelanjutan,” sambungnya sembari memperkenalkan aplikasi GERBANG INVESTASI sebagai platform digital untuk mendukung sinkronisasi data investasi antar perangkat daerah serta promosi investasi daerah secara terintegrasi.
Nirwan mengaku masih ada sejumlah tantangan investasi yang menjadi perhatian bersama. Menurutnya, delapan temuan permasalah berdasarkan hasil diskusi lintas sektor itu diantaranya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor hilirisasi nikel masih tinggi, dan diversifikasi ekonomi sektor non-nikel belum optimal.
Lalu ada sinkronisasi data antar OPD masih perlu diperkuat, integrasi OSS-RBA dengan RDTL Online masih menghadapi kendala, keterbatasan infrastruktur pendukung investasi di beberapa wilayah, pengembangan UMKM dan pemasaran produk unggulan daerah belum maksimal, kebutuhan peningkatan kapasitas SDM daerah dalam mendukung investasi, serta permasalahan tata ruang dan pengembangan kawasan konservasi.
Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, kata Nirwan, ada tujuh poin rekomendasi yang disepakati sebagai komitmen bersama penguatan iklim investasi. Diantaranya pembentukan forum koordinasi lintas OPD, sinkronisasi data investasi melalui aplikasi GERBANG INVESTASI, penyusunan regulasi pendukung hilirisasi sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan, pengembangan kawasan konservasi dan ekowisata berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan CSR perusahaan, peningkatan kapasitas SDM investasi daerah, serta percepatan sinkronisasi RTRW dan RPJMD daerah.
“Pelaksanaan rapat koordinasi ini diharapkan menjadi landasan penguatan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder dalam mendorong peningkatan investasi serta pengembangan potensi unggulan daerah. Melalui hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi ekonomi inklusif, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” terangnya. **
Artikel Terkait
