Kepala BPJN Malut Diduga Intervensi MBG: Akui Jadi Pembina Yayasan
Daftar isi:
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Maluku Utara kembali menuai sorotan. Forum Aktivis Indonesia (FAI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Maluku Utara.
Desakan ini muncul menyusul temuan FAI perihal dugaan persoalan lingkungan di salah satu dapur MBG serta indikasi benturan kepentingan yang disebut-sebut melibatkan pejabat struktural Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara.
Koordinator FAI, Sahdan Abjan mengatakan, salah satu dapur MBG yang menjadi perhatian serius berada di Kelurahan Jati, Kota Ternate. Dapur MBG di lokasi itu dikelola Yayasan Abdi Bangun Negeri.
Menurut Sahdan, sejak awal beroperasi, dapur ini diduga tidak memiliki tempat penampungan sampah khusus yang memadai.
Baca Juga:
Kondisi itu disebut menyebabkan limbah sisa bahan makanan menumpuk dan menimbulkan aroma tidak sedap yang mengganggu warga di sekitar permukiman.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Kalau program nasional yang menyangkut pemenuhan gizi anak justru menimbulkan persoalan lingkungan di tengah masyarakat, tentu harus ada evaluasi menyeluruh,” kata Sahdan, Senin, 7 September 2026.
FAI mengendus adanya dugaan keterkaitan antara Yayasan Abdi Bangun Negeri dengan kepentingan oknum pejabat struktural di lingkungan BPJN Maluku Utara. FAI bahkan mensinyalir Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku Utara Abdul Hamid Payapo diduga ikut campur dalam pengelolaan operasional dapur MBG yang tak jauh dari rumahnya itu.
“Menurut kami perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang. Karena itu kami mendorong BGN supaya melakukan evaluasi menyeluruh. Tata kelolanya harus bersih dari segala bentuk benturan kepentingan, intervensi pejabat di luar tupoksi, maupun praktik monopoli oleh yayasan tertentu,” tegasnya.
Baca Juga:
Laporkan Bukti Temuan ke Jakarta
FAI memperingatkan BGN agar tidak menganggap remeh dugaan campur tangan Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku Utara Abdul Hamid Payapo, alias Haji Mito
“Kami akan membawa seluruh bukti-bukti lapangan ke Jakarta jika tidak ada tindakan tegas. Program kerakyatan yang menyangkut masa depan anak bangsa tidak boleh dijadikan ajang bancakan atau komoditas politik oleh oknum pejabat,” ujarnya.
FAI, kata Sahdan, masalah yang nantinya dilaporkan itu bukan untuk menghambat program MBG. Sebaliknya, mereka meminta program tersebut dibersihkan dari dugaan praktik yang berpotensi mencederai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
“FAI mendesak adanya transparansi mengenai kepemilikan dan struktur Yayasan Abdi Bangun Negeri yang menjadi pengelola dapur MBG di Kelurahan Jati, Kota Ternate,” sebutnya.
Baca Juga:
Pelaksana Tugas Kepala BPJN Maluku Utara Abdul Hamid Payapo dikonfirmasi pada Mei 2026 lalu mengaku masuk dalam struktur pengurus Yayasan Abdi Bangun Negeri.
“Saya sebagai pembina yayasan,” terangnya. **
Selanjutnya
Artikel Terkait
